Krisis Air Bersih, Warga Padukuhan di Bantul Ini Kesulitan Mandi dan Minum
Warga Padukuhan Petung Bangunjiwo Kabupaten Bantul mengalami krisis air bersih sepanjang bulan Agustus.
Sejumlah spanduk nampak bertengger di pintu masuk jalan menuju lokasi calon TPSS di Karanggeneng yang menyatakan penolakan adanya TPSS di sana pada Rabu (26/7/2023)./Harian Jogja-Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, BANTUL–Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan ditutup untuk beberapa waktu ke depan diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengubah perilaku khususnya pengelolaan sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Ari Budi Nugroho menyampaikan bahwa keputusan bupati yang mengeluarkan Surat Keputuasan (SK) tentang darurat sampah merupakan pengintensifan dari apa yang telah dilakukan sebelumnya.
BACA JUGA: Lokasi Sampah Sementara TPA Piyungan di Sleman Ditolak Warga, Ini Respons Sultan
“Kami diminta mengelola sampah sudah berulang kali, cuma mungkin upayanya belum kelihatan. Dengan ada situasi ini jadi kecepatan perubahan dan melakukan tata kelola,” kata Ari saat diwawancarai Harianjogja.com pada Rabu (26/7).
Dia mengaku selama ini pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Berdasarkan hasil pemantauan DLH Bantul sejumlah tempat penyangga dan batasan wilayah menjadi pusat titik pembuangan sampah oleh pihak-pihak tertentu.
Lokasi sampah liar tersebut menurut Ari berada di wilayah Ringroad dan sungai yang menurutnya berpotensi memicu kenaikan volume sampah. Dia mengungkapkan beberapa hal yang sudah dilakukan pemantauan salah satunya berada di Ringroad Timur, jalan Wonosari ke arah Selatan yang bahkan sebelum ditutupnya TPA Piyungan sudah menjadi destinasi pembuangan sampah.
Ari menyampaikan kesadaran masyarakat akan menjadi penentu apakah kebijakan darurat sampah ini sukses atau tidak. “Semua tergantung pilihan masyarakat, kalau disambut dengan positif akan sangat baik. Tapi kalau respon nya tidak positif, alternatifnya dibuangnya kalau tidak di pekarangan kosong kalau tidak ya di sungai,” ujarnya.
Kendati begitu jumlah sampah yang terlihat di beberapa wilayah tersebut menjadi dilema lantaran disebutnya tidak jelas asalnya. Hingga saat ini belum ada upaya untuk menerapkan upaya penegakan hukum ditengah fasilitas yang belum siap.
“Cuma terkait ini fasilitas belum tersedia semua kemudian tingkat kesadaran masih macam-macam. Jadi kita masih mengedepankan persuasif, peringatan dulu, nggak langsung tangkap,” jelasnya.
Hingga saat ini menurutnya kondisi peningkatan sampah di bantul masih belum terlalu terlihat. Kendati begitu dirinya tidak menyangkal akan ada kenaikan pesat dirinya. Hingga saat ini dirinya masih meyakini bahwa masyarakat ke depan dapat berbenah.
"Kalau peningkatannya belum begitu signifikan, kami mempunyai prasangka yang baik intinya dengan kejadian ini masyarakat bisa berbenah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Warga Padukuhan Petung Bangunjiwo Kabupaten Bantul mengalami krisis air bersih sepanjang bulan Agustus.
Skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai bisa menjadi jalan bagi SMK untuk keluar dari ketergantungan anggaran dan mulai membiayai pengembangannya sendiri
Polresta Jogja melengkapi berkas kasus dugaan kekerasan anak di daycare Little Aresha dengan 147 saksi dan 13 tersangka.
Pemkab Gunungkidul meminta dispensasi penggunaan solar untuk bus sekolah akibat kenaikan BBM nonsubsidi yang membebani anggaran operasional.
Debarkasi haji di YIA mulai disiapkan menyambut kepulangan jemaah pada 2 Juni 2026 dengan sistem tanpa asrama pertama di Indonesia.
Cek jadwal KRL Jogja–Solo dari Tugu ke Palur. Simak jam keberangkatan lengkap dan imbauan penumpang.