UGM Bahas Ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan di Daerah 3T

Harianjogja.com, SLEMAN—Fakultas Kedokteran Gigi UGM mengulas tentang ketimpangan kesejahteraan dan aksesibilitas kesehatan pada masyarakat di kawasan Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) untuk menemukan solusi dari pokok permasalahannya.

Wacana ini dibahas tuntas dalam diskusi Sarasehan Nasional bertajuk Peminatan Etik, Hukum, dan Disiplin Kedokteran Gigi (Petikumdikgi): Kontribusi dan Peluang Pengembangan Petikumdikgi dalam Pembangunan Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia.

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM, Suryono mengungkapkan ada beberapa aspek yang menjadi kendala aksesibilitas kesehatan di daerah. Kendala pertama tak terlepas dari masalah pemerataan tenaga kerja kesehatan. 

"Ada tiga pokok utama yang menjadi kendala. Pertama, masalah pemerataan tenaga kerja kesehatan. Kedua, aksesibilitas masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu," kata Suryono pada Sabtu (26/8/2023).

Baca juga: Tak Kunjung Dapat Lahan TPST, Pemkot Usul Pengadaan Alat Pembakar Sampah

Kendati masyarakat memiliki PBI (Penerima Bantuan Iuran) kata Suryono, tak lantas mengatasi permasalahan aksesibilitas kesehatannya. Masalah transportasi dan letak geografis masih menjadi kendala masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan.

"Meskipun saat ini kita sudah mempunyai PBI, tapi itu tidak membuat masalah aksesibilitas ini teratasi. Kendala seperti transportasi, kondisi geografis, bahkan ketidakmampuan masyarakat untuk menggunakan haknya dalam BPJS juga menjadi hambatan," tambahnya.

Dia menambahkan, saat ini masih banyak penduduk yang harus menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk sampai ke rumah sakit. Situasi ini masih diperparah dengan minimnya persebaran tenaga medis di daerah terpencil, juga fasilitas kesehatan yang belum memadai.

Terkait persebaran tenaga medis yang belum merata, Suryono membeberkan salah satu alasannya. Menurutnya, persebaran tenaga medis yang masih belum merata disebabkan oleh minimnya pembiayaan perihal alat-alat kedokteran.

"Bahan dan alat kedokteran gigi itu 90 persen impor. Kenapa tidak kita menuju pada kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ini. Saya yakin dengan adanya penelitian dan inovasi dari dosen dan berbagai pihak, nantinya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan yang berguna bagi layanan kesehatan masyarakat," kata dia.

Puskesmas di Indonesia

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan, Prof. Laksono Trisnantoro punya pandangannya sendiri terkait ketidakmerataan sumber daya untuk layanan kesehatan. Saat ini Indonesia memiliki 3.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia tetapi menurutnya belum diketahui apakah seluruh Puskemas yang ada itu memiliki poli gigi atau dokter gigi atau tidak.

"Permasalahan aksesibilitas ini juga ada faktor lain selain kurangnya sarana kesehatan, yaitu tenaga medis. Maka dari itu dalam undang-undang, kami berinisiatif, bisa nggak kalau dokter umum itu dilatih secara khusus untuk menangani pasien yang harusnya ditangani dokter spesialis," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.