Didesak Cabut Pergub Jaga Warga, Sultan: Kalau Mempersulit Demokrasi, Kami Tinjau
Sultan membuka peluang meninjau Pergub Jaga Warga jika penerapannya menghambat demokrasi dan merugikan masyarakat.
Pj Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti sedang meninjau pertanian bawang merah di Bulak Srikayangan pada Kamis (21/9/2023). (Harian Jogja/Andreas Yuda Pramono)
Harianjogja.com, KULONPROGO—Petani di Kapanewon Sentolo, Kulonprogo berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat membantu meningkatkan harga jual bawang merah.
Kapanewon Sentolo memiliki lahan pertanian bawang merah yang mencapai luasan 363 hektar. Dengan luas kawasan tersebut, setidaknya akan ada 6.171 ton bawang merah yang akan dipanen pada Oktober 2023.
Baca Juga: Produksi Pertanian Bawang Merah di Sentolo Dapat Mencapai 6.000 Ton
Salah satu petani bawang merah, Yuliyantoro, berharap agar Pemkab Kulonprogo juga memikirkan harga bawang merah yang saat ini sedang turun. Kata dia, harga bawang merah di tingkat petani berada di kisaran Rp7.000 per kilogram.
“Idealnya untuk BEP di tingkat petani ya Rp12.000. Rantai distribusinya terlalu panjang. Di Pasar saja masih di kisaran Rp35.000. Mungkin Pemkab bisa mengatasinya,” kata Yuliyantoro, Kamis (21/9/2023).
Disinggung mengenai penggunaan pompa listrik, dia mengaku hanya menghabiskan biaya Rp30.000 untuk penyiraman satu hektar lahan bawang merah. Apabila membandingkan dengan penggunaan pompa BBM maka Yuliyantoro dapat memangkas biaya hingga Rp220.000.
Baca Juga: Harga Bawang Merah di Bantul Masih Rendah, Petani Merugi
Di lain pihak, Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan dengan harga bawang merah turun karena banyak daerah yang juga panen bawang. Guna mengatasi turunnya harga bawng merah, Made memberi saran untuk mengolah bawang merah menjadi produk lain.
“Perlu membuat diversifikasi produk. Bawang merah jangan hanya sekadar dijual [mentah]. Perlu dibuat produk lain,” kata Made.
Made menegaskan rendahnya harga bawang merah di tingkat petani disebabkan oleh rantai distribusi yang panjang.
“Di pasar harganya jauh dari yang ada di tingkat petani. Hulu ke hilir jangan sampai panjang [rantai distribusi]. Kami akan mendiskusikan [upaya] agar dari sisi produsen tidak dirugikan dan dari sisi konsumen tidak terlalu tinggi mendapat harganya,” katanya.
Made juga menjelaskan DPP telah melakukan kajian bersama Balai Pertanian untuk memaksimalkan lahan marginal. Selain itu, DPP juga membahas mengenai tanaman yang dapat ditanam di segala musim.
“Perlu mengoptimalkan lahan marginal juga. Perlu memikirkan tanaman tahan kekeringan. Mau kami ada tanaman all season,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan membuka peluang meninjau Pergub Jaga Warga jika penerapannya menghambat demokrasi dan merugikan masyarakat.
Justin Hubner mengungkap Persija pernah menawar dirinya 2 juta euro atau sekitar Rp40 miliar. Fortuna Sittard menolak proposal tersebut.
Empat presiden Indonesia pernah memimpin tanpa wakil presiden. Simak sejarah kekosongan jabatan pada era Soekarno hingga Megawati.
Cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sleman mencapai 36,68%. Pemkab menargetkan perlindungan 360.000 pekerja pada 2029.
Dukuh Karangasem, Sunarman, terseret kasus korupsi balai kalurahan. Lurah menyiapkan proses penonaktifan setelah penetapan tersangka.
Rumah pensiun Gibran diatur UU Nomor 7 Tahun 1978. Simak syarat pemberian, batas luas tanah dan bangunan, serta fasilitas dari negara.