Beri Kuliah Umum di UGM, Mahfud MD Bicara Tantangan Demokrasi hingga Penegakan Hukum

Harianjogja.com, SLEMAN—Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menjadi pembicara utama dalam acara Kuliah Umum Capaian Hukum dan Politik Dalam Sistem Demokrasi Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kembali ke kampus almamaternya, Mahfud sempat menyinggung soal berdemokrasi yang membutuhkan kesabaran.

"Ya jadi saya datang ke kampus ini, ini almamater saya ini, ini kampus yang terbesar yang sudah memberi kontribusi yang sangat besar bagi bangsa dan negara, bahkan kepada dunia internasional juga. Saya hari ini datang untuk membangun kesadaran bahwa kita ini adalah negara demokrasi dan berdemokrasi itu perlu kesabaran," kata Mahfud ditemui setelah selesai mengisi Kuliah Umum di UGM pada Jumat (6/10/2023).

Dibutuhkannya kesabaran dalam berdemokrasi diungkapkan Mahfud karena dalam demokrasi harus mendengarkan semua pihak. "Kenapa [perlu kesabaran], karena demokrasi itu harus mendengarkan semua orang dan prosedur-prosedurnya kita percayakan kepada lembaga-lembaga politik," jelasnya.

Sehingga apapun lembaga politik dan parpolnya kata Mahfud, mereka merupakan lembaga-lembaga yang secara legal mempunyai kewenangan untuk menentukan. Tinggal, bagaimana lembaga-lembaga itu diperbaiki bersama. 

"Tinggal kita perbaiki bersama-sama, beri masukan agar semakin lama semakin baik. Karena nyatanya Indonesia sebagai negara demokrasi ini dari waktu ke waktu, maju," ujarnya.

BACA JUGA: Setelah Mendagri, Kini Mahfud MD Turut Mengungkap Banyak Honorer Titipan Kepala Daerah

Ikhwal adanya kekurangan dalam perjalanannya, Mahfud justru beranggapan  karena mengalami kemajuan tersebut saat ini masyarakat tahu cara merumuskan kekurangannya.

"Bahwa kita bisa mengkritik kekurangan, membuat daftar kekurangan, karena kita sudah maju. Sehingga tahu cara merumuskan kekurangan," tuturnya.

Selanjutnya pada aspek penegakan hukum, sekali lagi Mahfud juga menyinggung soal kesabaran. Penegakan hukum kata Mahfud, juga membutuhkan kesabaran. Pasalnya orang melanggar hukum bisa saja hanya melakukan tindakan itu sesaat, sementara untuk menegakkan hukum dibutuhkan waktu dan kehati-hatian. 

"Menegakkan hukum itu juga perlu kesabaran. Karena begini, orang menegakkan hukum itu harus teliti dan ikut aturan. Sedangkan orang melanggar hukum itu bisa dilakukan sesaat. Misalnya orang bunuh orang itu bisa dilakukan lima menit, orang korupsi bisa dilakukan lima menit. Tetapi untuk menegakkan hukum untuk menangkap koruptor untuk menangkap orang bunuh orang itu perlu kehati-hatian agar tidak salah sasaran," tegasnya.

Kendati dibutuhkan kesehatan, hukum lanjut Mahfud adalah teman demokrasi. Sementara demokrasi juga harus diimbangi hukum.

"Tetapi tetap hukum itu adalah teman dari demokrasi, demokrasi harus diimbangi oleh hukum, demokrasi dan nomokrasi itu dua saudara kembar," tandasnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.