Bawaslu: DIY Peringkat 3 Provinsi Paling Rawan Isu Politisasi SARA di Pemilu 2024

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat mengungkap sejumlah provinsi paling rawan politisasi isu SARA dalam Pemilu 2024. Salah satunya DIY berada di urutan ketiga dengan indeks 14,81.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan pemetaan kerawanan Pemilu dirilis dengan harapan bisa menjadi pertimbangan bagi daerah untuk bersinergi dalam melakukan mitigasi. Karena terciptanya pemilu damai dan bersih sudah menjadi komitmen bersama.

BACA JUGA : Cegah Politik Identitas, Ini yang Dilakukan Pemkab Kulonprogo

Ia mengungkap sejumlah provinsi dengan indeks tertinggi yang rawan politisasi SARA di Pemilu 2024 mendatang. Terdiri atas DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai provinsi yang paling rawan terjadi politisasi SARA dengan skor 100. Disusul peringkat kedua Maluku Utara  di angka 77,16, kemudian DIY di urutan ketiga dengan angka kerawanan 14,81. Peringkat keempat Papua Barat (14,81), kelima Jawa Barat dengan skor 12,35, dan Kalimantan Barat di urutan keenam paling rawang dengan sekor 7,4.

“Enam provinsi DKI Jakarta, Maluku Utara, Jogja, Jawa Barat, berdasarkan isu politisasi SARA. Ini berdasarkan pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebelumnya, misal soal informasi yang tidak benar kemudian terjadi mobilisasi dan kerusuhan,” katanya kepada wartawan di sela-sela Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jogja, Selasa (10/10/2023).

Terjadinya isu politisasi SARA ini sering disebabkan karena informasi tidak jelas yang tersebar dengan cepat tidak mampu difilter dengan baik, sehingga bisa menyebabkan kekerasan. Bawalu menilai hal itu harus diwaspadai bersama, sehingga peristimwa luka pada Pemilu sebelunya terjadi lagi di 2024.

“Kita semua tentu tidak ingin Pemilu ini tercederai membuat masyarakat tercerai berai, timbul permusuhan sebagai residu dari pemilihan itu. Isu politisasi SARA ini harus kita kawan bersama supaya tidak timbul kekerasan mengadu domba,” katanya.

Ia mengatakan penyebaran peta kerawanan ini menjadi salah satu mitigasi sehingga semua pihak bisa meningkatkan kewaspadaan. Termasuk menggandeng Pemerintah Daerah seperti Pemda DIY untuk memastikan informasi tersampaikan. Sehingga semua pihak bisa bekerja dalam upaya mitigasi sesuai peran masing-masing.

BACA JUGA : Komisioner Bawaslu Jogja, Jantan Putra Bangsa

“Kami mengajak kepada warga DIY yang kerawanannya berada di urutan ketiga, kalau melihat sesuatu proses tahapan itu melanggar, maka laporkan,” katanya.

Bawaslu akan melakukan patroli siber dengan menggandeng Kominfo dan BSSN serta sejumlah plaform media sosial melibatkan sejumlah teknologi yang canggih. Medsos dilibatkan agar mereka memiliki tanggungjawab, karena selama ini persebaran informasi itu lebih dominan lewat medsos yang tidak terkontrol.

“Pelaku yang melakukan politisasi SARA maka akan cepat terlacak, jika ditemukan maka akan ditake-dwon dengan cepat,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.