Cegah Politik Identitas, Ini yang Dilakukan Pemkab Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo akan menjalin kerja sama dengan Yayasan LKiS. Kerjasama ini dilakukan untuk mencegah dampak dari kampanye yang memanfaatkan isu identitas (SARA) atau biasa disebut politik identitas.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kulonprogo, Jazil Ambar Was’an, mengaku Pemkab menyambut baik rencana kerja sama yang akan ditawarkan Yayasan LKiS. Dia menyarankan agar kerja sama dapat dilakukan secara formal. Nantinya, Yayasan LKiS akan menyodorkan nota kesepahaman beserta tawaran program strategis.

BACA JUGA: Lurah Sidorejo Diultimatum Warga: Pecat Jogoboyo atau Pamong Mogok Kerja!

Menurut Jazil, apabila Yayasan LKiS mengirim nota kesepahaman, Pemkab Kulonprogo berkemungkinan besar akan sepakat membuat program bersama. “Kami sampaikan kami terbuka untuk menjalin kerja sama dengan LKiS. Kami sendiri belum tahu materi [program kerja sama] seperti apa. Monggo bisa diformalkan. Sekarang itu, kuncinya adalah kolaborasi,” kata Jazil ditemui di Ruang Menoreh, Rabu (13/9/2023).

Jazil mendorong agar setiap komponen atau OPD dapat memperhatikan kondisi Kabupaten Kulonprogo dari aspek-aspek tertentu seperti keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang menarik banyak orang menuju Kulonprogo.

“Yang sedang menjadi pembahasan menarik saat ini kan pesta demokrasi. Suhu saat ini sudah makin naik baik tingkat lokal maupun nasional,” katanya.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulonprogo, Suryantoro, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendidikan politik kepada beberapa pihak seperti pemilih pemula.

“Kami menyambut baik tawaran kerja sama LKiS terutama untuk Pemilu 2024. Kami punya tugas di situ juga. Bisa juga nanti untuk pendidikan politik agar mucul pemilih yang cerdas,” kata Suryantoro.

Sementara itu, Program Manajer Yayasan LKiS, Tri Noviana, mengatakan ketahanan demokrasi menjadi fokus utama tahun 2023 yang merupakan tahun politik.

“Terkait ruang lingkup yang ingin kami bahas adalah bagaimana kita bersama mewujudkan pemilu yang bersih dan adil. Memang LKiS sudah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu namun seharusnya juga bekerja sama dengan berbagai pihak,” kata Novi.

Novi menambahkan bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian. Oleh karena itu kerja sama harus dijalin lebih luas bukan hanya dengan KPU atau Bawaslu. Permasalahan lain yang juga menjadi sorotan adalah hoaks.

Menurut dia, penanggulangan hoaks bukan hanya menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) namun OPD lain. Novi memberi contoh informasi pemberian bansos yang dipelintir sehingga merugikan atau membuat chaos di tingkat masyarakat.

“Lalu kalau membicarakan politik identitas atau praktik polariasi. Membicarakan agama atau keyakinan itu kita bisa membuat kanal bersama untuk memitigasi terjadinya polarisasi,” katanya.

Novi menerangkan bahwa Yayasan LKiS segera menyusun draft kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo untuk beberpa topik seperti inklusi sosial, pemenuhan hak, perubahan iklim, pemilu demokratis, dan ketahanan demokrasi.

“Yayasan LKiS memang memiliki konsentrasi terhadap penanganan politik identitas; bagaimana narasi pemilu jangan sampai menggunakan politik identitas tapi menggunakan narasi-narasi kebutuhan warga. Misal kalau disabilitas ya pakai narasi aksesibilitas, itu bisa jadi narasi yang dipakai,” ucapnya.

BACA JUGA: Dituding Lindungi Jogoboyo Sidorejo, Ini Jawaban Bupati Sleman

Novi juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan tempat pendidikan seperti universitas hingga sekolah menjadi lokasi kampanye bagi peserta pemilu 2024.

Menurutnya, kampanye di lingkungan sekolah menjadi berbahaya dengan mengandaikan pelajar belum mendapat atau paham mengenai pendidikan politik. Kata Novi, pelajar riskan untuk dipersuasi dengan janji-janji pasangan calon (paslon) yang belum tentu ditepati.

“Di Kulonprogo ini kami akan coba mengajak Disdikpora untuk membuat program mengenai pemilih cerdas dengan metode kami,” lanjutnya.

Salah satu yang dapat menjadi ruang edukasi atau kampanye pemilih cerdas adalah forum remaja nasional sebelum masa kampanye dimulai.

“Forum remaja nasional kami rekomendasikan untuk diadakan di Kulonprogo. Di sini kan dekat Bandara Internasional Yogyakarta di mana banyak orang berlalu-lintas. Ini bisa jadi komitmen Pemkab juga untuk menggelar Pemilu yang jujur dan adil. Recananya tiga hari,” pungkasnya.

Dalam tiga hari tersebut, salah satu materi yang akan didiskusikan para remaja adalah pengendalian isu iklim. Materi tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk membelokkan arus kampanye politik identitas menjadi isu iklim.

“Tujuan kami ke isu iklim. Jangan pakai politik identitas atau ujaran kebencian. Pakai aja isu-isu yang umum,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News