Ahmad Luthfi Ancam Tindak Tegas Tambang Perusak Lingkungan
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan akan menindak tegas pengusaha tambang yang merusak lingkungan dan melanggar aturan konservasi.
Sejumlah warga dan relawan mengikuti program bedah rumah RTLH di Kadirojo 2, Purwomartani, Kalasan, Rabu (2/9/2020). /Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, BANTU—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul menyebut masih ada 2.700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Bumi Projotamansari. Tahun depan rencananya DPUPKP akan memperbaiki 191 unit RTLH menjadi layak huni.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Bantul Jimmy Alran Manumpak mengatakan jumlah RTLH di daerah itu sesuai dengan surat keputusan (SK) bupati 6.000 rumah, dan yang sudah tertangani hingga 2023 sekitar 3.300 rumah sehingga tersisa 2.700 rumah.
"Untuk tahun ini kita tangani sekitar 150 unit, kemudian tahun depan juga rencana kita menangani sekitar 150 unit dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dapat 41 unit, jadi totalnya hampir 200 unit untuk tahun depan," katanya Senin (23/10/2023)
Dia mengatakan pada 2024 program perbaikan RLTH per unit kalau dari APBD kabupaten sekitar Rp20 juta, sedangkan kalau dari DAK atau anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp30 juta dan Rp50 juta.
"Kalau yang dapat Rp50 juta itu untuk membangun rumah baru. Jadi yang terkena dampak akibat penataan kumuh, rumah yang rubuh total dapat bantuan sekitar Rp50 juta," katanya.
BACA JUGA: Masih Ada 2.700 Rumah Tidak Layak Huni di Bantul
Dia mengatakan keberadaan RTLH di Bantul tersebar merata di seluruh daerah itu sehingga hampir seluruh kecamatan yang berjumlah 17 kecamatan terdapat rumah yang kondisinya RTLH.
"Merata di semua kecamatan ada, cuma untuk kawasan kumuh di Bantul hanya di tujuh kecamatan yang rata rata di kawasan penyangga Yogyakarta, kalau untuk RTLH hampir merata di semua kecamatan," katanya.
Dia mengatakan pemerintah daerah terus berupaya melakukan perbaikan terhadap RTLH dalam beberapa tahun ke depan dan diupayakan semua RTLH dapat selesai tertangani dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
"Tapi biasanya RTLH itu tidak bakal selesai, muncul lagi karena orang baru berumah tangga. Makanya bertahap, tahun ini 150 rumah, tahun depan juga. Harapannya tahun akan datang juga dapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) program pemerintah pusat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan akan menindak tegas pengusaha tambang yang merusak lingkungan dan melanggar aturan konservasi.
KPK buru keterangan Heri Black usai rumahnya digeledah terkait kasus korupsi Bea Cukai. Sempat mangkir, perannya kini disorot.
Penemuan jasad Pariman terkubur di dapur rumah di Boyolali gegerkan warga. Polisi masih selidiki penyebab kematian.
Kulonprogo gabungkan OPD akibat kekurangan ASN. Sebanyak 345 PNS pensiun, rekrutmen minim, birokrasi dirampingkan.
Dosen UNISA Jogja jadi dosen tamu di UKM Malaysia, kupas kesehatan mental, otak, hingga isu bunuh diri lintas disiplin.
Indonesia jadi target baru sindikat judi online dan scam internasional. 320 WNA ditangkap di Jakarta, DPR minta pengawasan diperketat.