Layanan Publik Terganggu, Pemkab Sleman Didesak Segera Tunjuk Pejabat Pengganti Lurah Maguwoharjo

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman hingga Minggu (12/11/2023) siang belum juga menetapkan Plt Lurah Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Padahal, sudah 10 hari Lurah Maguwoharjo,Kasidi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY atas kasus mafia tanah kas desa.

Kasidi sendiri hanya menjalani penahanan dalam kota selama 20 hari terhitung Kamis (2/10/2023) hingga 22 November mendatang, dengan alasan kesehatan.

"Sampai siang ini belum ada keputusan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai Pj maupun Plt ataupun Plh. Kalau Pj atau Plt pasti harus dari unsur PNS. Kalau Plh bisa dirangkap pak carik," kata Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan (Bappekal) Maguwoharjo, Depok, Saliman, Minggu (12/11/2023).

Meski belum ada pejabat pengganti Kasidi, namun dirinya memastikan sejauh ini layanan publik di Kantor Kalurahan Maguwoharjo tetap berjalan. Untuk urusan surat yang harus ditandatangani lurah, sejauh ini masih belum bisa dilayani.

"Sampai Jumat (10/11/2023) ada 2 sampai 3 surat yang harus ditandatangani oleh lurah, terpaksa dibiarkan menumpuk di meja kerja lurah," papar Saliman.

Saliman berharap, Pemkab bergerak cepat dengan menetapkam pejabat yang akan mengisi posisi lurah Maguwoharjo, Kasidi yang sementara ditinggalkan. Saliman juga menyatakan apakah nantinya pengisi jabatan itu seorang Pj, Plt maupun Plh, sejauh ini perangkat kalurahan tidak ada masalah. Sebaliknya, Saliman juga masih menunggu waktu kerja Pj, Plt maupun Plh apakah akan sampai masa jabatan Kasidi pada 2026.

"Jika tidak apakah ada pemilihan Lurah baru. Kami menunggu jawaban dan petunjuk dari dinas terkait," katanya.

Sebelumnya, Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Sleman Al Adib Burochmad menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan Pj yang berasal dari lingkup Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, usai mendapatkan penjelasan dari Kejati DIY terkait penetapan status tersangka terhadap Kasidi Lurah Maguwoharjo, Depok, Sleman.

"Kami tentunya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Kejati DIY terkait status Lurah Maguwoharjo. Klarifikasi akan kami layangkan pekan ini. Harapannya bisa langsung mendapatkan jawaban, agar kami bisa menyiapkan Pj untuk posisi Lurah Maguwoharjo," kata Adib, Minggu (5/11/2023).

BACA JUGA: Lurah Maguwoharjo Tersangka Kasus Mafia Tanah Kas Desa Dipasangi Gelang Kaki GPS

Lebih lanjut Adib mengungkapkan, jika sudah ada kepastian jawaban dari Kejati DIY, maka Dinas PMK akan bergerak cepat melakukan pengisian jabatan Lurah Maguwoharjo. Sesuai dengan Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa, maka posisi Lurah Maguwoharjo nantinya akan diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt). Untuk posisi Plt Lurah Maguwoharjo sesuai dengan UU Desa tersebut akan diisi oleh seorang carik.

"Nantinya Carik yang akan mengisi. Sesuai dengan UU Desa, Carik akan rangkap jabatan untuk sementara. Tapi, kami tunggu dulu tahapan yang ada. Karena kami juga butuh klarifikasi dari pihak Kejati DIY," lanjut Adib.

Sebagaimana diketahui, Kejati DIY telah menetapkan Kasidi Lurah Maguwoharjo, Depok, Sleman sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah kas desa.

Meski berstatus tersangka, namun Kejati DIY tidak langsung menahan Kasidi seperti tersangka lainnya. Kasidi hanya menjalani penahanan dalam kota selama 20 hari terhitung Kamis (2/10/2023) hingga 22 November mendatang. Alasan kesehatan menjadi pertimbangan dari Kejati DIY untuk melakukan penahanan kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.