Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp163 Miliar untuk Gaji PPPK 2027
Pemkab Gunungkidul menyiapkan Rp163,35 miliar untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada 2027.
Ilustrasi perubahan iklim./JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Setiap tahun, BPBD Gunungkidul terus menyusun kajian risiko bencana. Peta kajian ini menjadi acuan penaganan masalah kebencanaan di Bumi Handayani.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan hingga kini memang belum ada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati menyangkut masalah perubahan iklim. Meski demikian, hal tersebut bukan menjadi hal yang dipersoalkan.
Menurut dia, BPBD tetap komitmen sesuai dengan tugas dan poko dan fungsi yang dimiliki. Sebagai contoh, pada akhir Oktober lalu sudah ada koordinasi dengan kapanewon untuk menghadapi dampak dari cuaca ekstrem.
Upaya koordinasi tidak hanya di tingkat kabupaten karena juga dilakukan hal yang sama di provinsi. “Besok [Jumat 17/11/2023] ada koordinasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan,” kata Purwono kepada Harianjogja.com, Kamis (16/11/2023).
Menurut dia, untuk mitigasi setiap tahunnya juga disusun kajian rawan bencana. Peta kerawanan ini dijadikan dasar untuk upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi. “Sudah ada petanya dan itu dijadikan salah satu acuan,” katanya.
Disinggung mengenai penanganan, Purwono mengakui bersifat temporer yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Adapun penetapannya bisa melalui surat keputusan yang dikeluarkan bupati.
BACA JUGA: Jokowi Berbicara Dampak Perubahan Iklim diUniversitas Standford, San Francisco
Sebagai gambaran, lanjut dia, pada saat kemarau terjadi masalah kekeringan. Penanganannya dilakukan dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Hal yang sama juga berlaku saat musim hujan. Di Sebagian wilayah ada potensi kerawanan banjir dan longsor hingga masalah angin kencang.
Kondisi ini bisa disikapi dengan menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi lewat penetapan SK bupati yang berlangsung selama tiga bulan. Kondisi ini bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi terkini.
“SK siaga darurat kebencanaan tidak hanya untuk mempersiapkan personel, tapi juga adanya kemudahan akses Belanja Tak Terduga yang dibutuhkan dalam penanganan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menyiapkan Rp163,35 miliar untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada 2027.
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Dua perempuan di Indramayu ditetapkan sebagai tersangka TPPO bermodus penempatan kerja ke Korea Selatan. Korban mengalami kerugian Rp55 juta.
UMP DIY 2027 naik 12,72% menjadi Rp2.725.000. Pemda DIY mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha.
Dokter menjelaskan proses kelahiran dapat memengaruhi perkembangan mikrobioma usus bayi, tetapi bukan penentu tunggal kekuatan imunitas anak.
Dokter mengingatkan penyakit aorta kerap terlambat terdeteksi. Pada kasus diseksi aorta, risiko kematian dapat meningkat sekitar 1% setiap jam.