Koalisi Lintas Isu Jadi Ruang Perjuangan Kelompok Minoritas di Jogja

Harianjogja.com, KULONPROGO—Benak Matius sering dipenuhi kekhawatiran tatkala dia turjun ke lapangan untuk memberi bantuan advokasi kepada kelompok minoritas. Rasa khawatir tersebut semakin kuat ketika dia berhadapan dengan aparat kepolisian dalam situasi konflik.

Koalisi Lintas Isu (KLI) dibentuk oleh beberapa perwakilan kelompok minoritas. Isu yang diangkat antara lain kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), disabilitas, gender, agama minoritas, dan kelompok marginal lain. Pembentukan KLI digawangi oleh Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) tahun 2021. Matius lah yang menjadi ketua KLI.

Matius mengaku KLI terbentuk atas dasar keprihatinan mengenai situasi dan kondisi Jogja dalam hal pemenuhan hak warga. Dia mengibaratkan Jogja sama seperti Indonesia mini di mana banyak kelompok dengan latar belakang bermacam-macam. Kemajemukan ini kadang luput dari perhatian Pemerintah Daerah sehingga beberapa kelompok tidak mendapat haknya.

“Atas kondisi kelompok-kelompok yang tidak mendapat keadilan ini maka kami membuat satu jaringan yang dikomando LKiS. Tiap bulan kan kami [lintas komunitas] selalu kumpul. Dari situ ada satu pemikiran supaya lebih dapat bergerak bersama maka kami bentuk satu komunitas yang membawahkan komunitas yang telah ada,” kata Matius ditemui di rumahnya, Senin (20/11/2023).

Pada tanggal (16/1/2021) terbentuklah kepengurusan resmi KLI, Matius sebagai ketua, Vitrin wakil ketua. Sementara Sekretaris KLI dijabat Fadillah dan Bendahara, Rahma. Pada waktu itu juga KLI menyampaikan Visi dan Misi. Visinya satu yaitu membawa Jogja untuk inklusi.

“Visi kami membawa Jogja untuk inklusi. Dengan begitu semua hal dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Dia mengaku status Jogja sebagai kota toleran masih jauh dari yang KLI harapkan. Matius mengalaminya sendiri ketika dia mengalami kesulitan beribadah di Gereja. “Rumah ibadah kami ditutup waktu itu,” ucapnya.

Beberapa bulan lalu, SETARA Institut mengeluarkan Indeks Kota Toleran 2022. Indeks yang disusun tersebut menyebut Jogja berada di posisi ke-16 secara nasional sebagia kota toleran. Posisi itu meningkat dari tahun sebelumnya di mana pada 2021 posisi Jogja di peringkat 24.

“Bibit intoleransi masih ada di Jogja. Sebagai contoh saja ada kos yang khusus menerima agama tertentu,” lanjutnya.

Matius menerangkan kelompok apapun seperti minoritas gender sampai penghayat memiliki hak untuk diperlakukan sama.

“Kami memperjuangkan juga hak teman-teman waria mengenai kepemilikan KTP. Ada beberapa waria belum punya KTP,” pungkasnya.

Sulitnya mengurus KTP dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Banyak waria yang ditolak di lingkungan masing-masing. Sebab itu mereka terpaksa pergi dan tanpa membawa identitas apapun termasuk, yang paling kentara, alamat rumah.

Perjuangan bersama-sama antarkelompok minoritas, kata Matius memberikan semangat dan energi lebih untuk mendorong pemenuhan hak sebagai warga negara. Dengan begitu visi Jogja inklusi dapat terealisasi.

BACA JUGA: Negara Diminta Penuhi Hak Layanan untuk Pendidikan Penghayat Kepercayaan

Sama Sebagai Manusia

Perjuangan KLI untuk memperjuangkan Jogja inklusi bukan tanpa rintangan. Kata Matius perlu adanya satu semangat dan pemahaman bersama bahwa perjuangan satu kelompok merupakan perjuangan satu kelompok lain. Tidak ada satu meliyankan kelompok lain.

“Beberapa jaringan yang kami libatkan masih kurang memahami dan bertanya ‘kenapa harus mengurus mereka’. Tapi kalau di lingkup KLI tidak ada. Jadi tantangannya adalah menyamakan persepsi,” jelasnya.

Tantangan lain dari eksternal, katanya masih ada di antara pejabat yang belum memiliki pemahaman sama atas hak suatu kelompok. Pertemuan dengan pejabat dengan pemahaman kurang menimbulkan gesekan atau konflik.

Dari situasi tersebut, benak Matius sering dipenuhi kekhawatiran. Bukan mengenai diri sendiri, dia memikirkan akibat yang mungkin terjadi kepada keluarganya. Ancaman yang sering datang, menurut Matius perlu disikapi sejak bijak bahwa perjuangan yang KLI lakukan merupakan hal baik.

“Kalau memikirkan teman-teman atau perjuangan agar hak teman kami dipenuhi itu membuat kami kembali semangat,” terangnya.

Sementara itu, Program Manajer Yayasan LKiS, Tri Noviana, mengatakan KLI menjadi bagian dari upaya LKiS membangun inklusi sosial.

“Inklusi sosial tidak hanya membicarakan disabilitas tapi ada penghayat kepercayaan, agama minoritas, penyintas, perempuan, anak, organisasi yang memang mayoritas; itu kami blend jadi satu,” kata Noviana.

Menurut Novi, perlu ada satu ruang berbagai mengenai isu-isu penting inklusivitas karena tidak semua orang paham. KLI, tegasnya menjadi ruang udar prasangka dan penerimaan satu dengan lain melalui pemahaman bersama.

“Ada teman-teman penyintas yang dulu [rumah ibadah] mengalami pencabutan IMB [PBG] itu juga gabung ke KLI. Mereka mau membantu teman penghayat; atau teman penghayat mau membantu teman disabilitas. Jadi elaborasi dan kerja sama itu yang jadi nge-ngblend,” katanya.

Sementara itu, salah satu anggota KLI, Triani Yuliastuti, mengatakan keberadaan KLI mendongkrak semangat positif untuk memperjuangkan hak utamanya bagi kelompok penghayat.

“Beberapa tahun terakhir sejak 2016, penghayat menjadi sorotan. Nah, banyak pihak yang membantu kami seperti LKiS dan KLI,” kata Yuliastuti.

Dia menceritakan ketika dia ingin memberikan penyuluhan ke sekolah teradapat konflik kecil yang terjadi mengenai penyuluhan kepercayaan. KLI lah yang kemudian membantu memberi pemahaman mengenai peran penyuluh kepada pihak sekolah.

“Saya sebagai penghayat. Paguyuban saya Tri Soka. Saya juga penyuluh penghayat. Di Kulonprogo ada dua pelajar yang saya beri pendampingan, saya yang mengajar atau memberi penyuluhan,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.