Sejumlah Kalurahan di Bantul Terkendala Lahan untuk Bangun KDMP
Pembangunan KDMP di Bantul terkendala lahan dan perizinan. Dari 75 kalurahan, baru 30 koperasi yang dibangun dan 20 di antaranya rampung.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X/Stefani Yulindriani
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku prihatin tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY berdasarkan dari laporan forum perlindungan korban kekerasan. Hal itu disampaikan Sultan dalam acara Deklarasi Anti Kekerasan Perempuan dan Anak di Bangsal Kepatiha, Senin (27/11/2023).
Deklarasi tersebut diikuti oleh jajaran Pemda DIY, unsur PTN dan PTS, sekolah, Ponpes, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II A Jogja dan organisasi perempuan di wilayahnya. Segala bentuk kekerasan disebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Apalagi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang hingga saat ini jumlahnya masih mendominasi.
Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, di masa sekarang masih terdapat perempuan dan anak yang terjebak dalam kekerasan entah itu kekerasan fisik, seksual, penelantaran, eksploitasi atau bentuk kekerasan lainnya. Dari hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional 2021 didapati 26,1% atau 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun menyatakan telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya
"Di DIY laporan dari forum perlindungan korban kekerasan menunjukkan adanya 12.082 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani selama tahun 2022," katanya.
Jumlah itu menurut Sultan, memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY masih terjadi secara signifikan. Kekerasan tersebut masih menjadi ancaman yang berpotensi pada kesejahteraan manusia. Padahal apabila masyarakat teguh menerapkan ajaran moral surodiro jayaningrat lebur niscaya akan terhindar dari perbuatan kekerasan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah baik di lingkup keluarga dan sosial kemasyarakatan
"Saya mengajak seluruh komponen pemerintah dan masyarakat untuk mempertegas makna tema meneguhkan Jogja istimewa tanpa kekerasan sejarah nyata dengan mengenali peduli dan berpihak kepada korban kekerasan," jelasnya.
BACA JUGA: Kasus Kekerasan Seksual di DIY Tinggi, LPSK: Harus Dapat Perhatian Pusat
Di DIY sendiri sudah tersedia fasilitas komunikasi untuk penyaluran laporan bantuan seperti telepon sapa 129 dan nomor layanan UPTD PPA di DIY dan kabupaten/kota. Upaya preventif juga telah disediakan melalui konseling sahabat anak dan keluarga atau desaga DIY serta pusat pembelajaran keluarga atau puspada di DIY dan kabupaten/kota. Semuanya itu merupakan manifestasi dari nilai cepat akurat komprehensif dan terintegrasi
Ketua Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY GKR Hemas mengatakan, pihaknya berkonsentrasi penuh terhadap penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan. Aain itu juga terdapat sistem rujukan yang efektif dan efisien bagi korban kekerasan melalui penanganan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban.
FPKK DIY menurut GKR Hemas, hadir sebagai wadah kerja sama multisektor serta multi lembaga yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Mulai dari aparat penegak hukum, OPD, Rumah Sakit hingga LSM telah bersinergi untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
“Penanganan korban kekerasan di DIY dilakukan secara berjejaring, didukung oleh mekanisme penjamin pembiayaan bersama berbagai pihak. Mekanisme ini memungkinkan korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan medis secara cepat dapat tertangani sesuai dengan kebutuhannya, secara gratis,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan KDMP di Bantul terkendala lahan dan perizinan. Dari 75 kalurahan, baru 30 koperasi yang dibangun dan 20 di antaranya rampung.
ESDM menjelaskan dasar penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dan menegaskan kawasan taman nasional tidak masuk wilayah tambang.
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Importir Cina menolak waiver clause dalam kontrak batu bara baru. Ketidakpastian pasokan berisiko menggerus pangsa pasar Indonesia.
Dedi Mulyadi akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan ormas terhadap pabrik BYD di Subang.
Pemkab Bantul berharap uji coba MBG prasmanan di MAN 2 menjadi bahan evaluasi sebelum pola penyajian baru diterapkan lebih luas.