PHRI Kabupaten Bantul Dorong Pemkab Tingkatkan Infrastruktur Pendukung Akses ke Destinasi Wisata untuk Tingkatkan Length of Stay

Harianjogja.com, BANTUL– Berdasarkan catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bantul okupansi hotel Kabupaten Bantul pada 31 Desember 2023-2 Januari 2024 mencapai lebih dari 85%, sementara lama tinggal wisatawan atau length of stay mencapai 2-3 hari pada Desember 2023. 

Ketua PHRI Kabupaten Bantul, Yohanes Hendra menilai Pemkab Bantul dan DIY perlu peningkatan infrastruktur pendukung kemudahan akses ke beberapa destinasi wisata untuk meningkatkan okupansi dan lama tinggal wisatawan.

“Kami perlu membuat promosi atau destinasi yang murah, dan mudah. Yang artinya mudah dijangkau, infrakturutnyba bagus, supaya wisatawan kembali lagi ke Jogja. Tanpa adanya infrastruktur yang baik, calon wisatawan akan berpikir [untuk berkunjung],” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (1/1/2023). 

Baca Juga

Libur Akhir Tahun, Okupansi Hotel di Jogja Capai 99 Persen

Hotel Dilarang Aji Mumpung saat Liburan Akhir Tahun, Kenaikan Tarif Maksimal 15%

Libur Natal 2023, Okupansi Hotel di Sleman Capai 97 Persen

Dia menilai akses menuju destinasi wisata di Kapanewon Dlingo masih sulit diakses, padahal ada beberapa destinasi wisata unggulan disana. Dia mengaku jalan menuju destinasi wisata di kapanewon tersebut telah diaspal halus, meski begitu menurutnya jalan yang berkelok dan naik turun perlu ditunjang dengan akses penerangan jalan yang memadai. Selain itu, beberapa jalur yang rawan kecelakaan misalnya seperti Jalur Cinomati, menurutnya Pemda perlu menatanya kembali sehingga mudah diakses wisatawan. 

“Kalau sudah lebih dari jam 20.00 WIB sudah tidak ada penerangan sama sekali, kita harus membuat wisatawan memiliki rasa aman, tidak khawatir dengan tindak kriminal,” ujarnya. 

Dengan meningkatkan kemudahan akses wisatawan untuk menjangkau beberapa destinasi wisata di Kabupaten Bantul, menurutnya dapat meningkatkan okupansi hotel dan length of stay di  Kabupaten Bantul. 

“Kalau kunjungan di destinasi atau usaha jasa pariwisata ada pajak atau PAD yang kita berikan kepada Pemda tentu PAD ini harus dikembalikan untuk menunjang infrastruktur. Pemda harus melihat strategi  SWOT yang dibuat oleh investor kelemahannya apa, contoh kelemahan di jalan, infrastruktur yang belum ada di jalan, ini yang jadi hambatan,” ujarnya. (Stefani Yulindriani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.