TPS Masuk Kategori Rawan Bencana di Bantul Jadi Perhatian Khusus

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul terus memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayahnya yang masuk kategori rawan bencana.

Tak hanya mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah relawan dan pemangku wilayah, BPBD Bantul juga terus berkoordinasi dengan KPU Bantul agar pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan lancar.

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol mengakui jika ada sejumlah TPS di 11 kapanewon di Bantul masuk kategori rawan bencana banjir dan tanah longsor.

Untuk kapanewon yang berpotensi banjir ada delapan yakni Kapanewon Bantul, Kretek, Pleret, Pundong, Piyungan, Jetis, Banguntapan dan Imogiri.

Lalu Kapanewon yang berpotensi tinggi terjadi longsor ada tiga, yaitu Kapanewon Pundong, Imogiri dan Piyungan.

Selain itu ada juga beberapa kapanewon yang rawan terjadinya angin kencang dan sejumlah bencana alam lainnya.

"Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan teman-teman relawan dan pemangku wilayah. Kami optimalkan komunikasi dan maksimalkan koordinasi agar persoalan ini tidak mengganggu jalannya Pemilu nanti," kata Antoni kepada Harianjogja, Kamis (4/1/2024).

BACA JUGA: KPU Bantul Bakal Dirikan 22 TPS Khusus, Ini Lokasinya

BACA JUGA: Pendaftaran Pengawas TPS Bantul, Puluhan Orang Memasukkan Berkas di Hari Pertama

Selain itu, BPBD juga akan terus berkoordinasi dengan KPU Bantul terkait dengan teknis pelaksanaan Pemilu di kawasan rawan bencana tersebut. Diharapkan dengan koordinasi tersebut, kendala di lapangan terkait keberadaan TPS yang berpotensi terkena bencana bisa segera teratasi. "Harapannya, pada saat pencoblosan tidak ada kendala dan menganggu," papar Antoni.

20 TPS Rawan

Terpisah, Ketua KPU Bantul Joko Santoso mengaku telah melakukan kajian internal terkait dengan keberadaan TPS yang rawan bencana. Dari koordinasi internal, didapatkan sedikitnya 20 TPS di empat kapanewon di Bantul rawan terhadap bencana. Tidak hanya rawan terhadap angin kencang, dan longsor.

"Tetapi juga potensi banjir. Untuk TPS yang berpotensi banjir, tentu sepanjang wilayah selatan masuk kategori rawan. Untuk itu kami akan lakukan antisipasi khusus. Kami juga koordinasi dengan BPBD Bantul terkait dengan daerah rawan bencana tersebut," kata Joko.

Untuk TPS yang rawan banjir, Joko mengungkapkan, pihaknya punya pengalaman pada Pemilu 2019. Di mana, saat itu ada satu TPS yang terpaksa dipindah karena lokasinya terkena banjir.

"Itu di daerah Dlingo. Berbekal pengalaman ini, kami akan lakukan antisipasi khusus nantinya," jelas Joko.

Joko juga tidak menampik, jika pihaknya akan melakukan pengaturan armada untuk mengirim logistik dan menyiapkan relokasi TPS untuk mewaspadai adanya bencana. Namun, sejauh ini Joko tidak mengungkapkan secara rinci, begitu juga terkait dengan pelibatan ekspedisi dalam penyaluran surat suara serta perlengkapan TPS lainnya ke TPS yang dinilai rawan bencana.

"Soal pelibatan ekspedisi. Saat ini ada dua jasa yang telah menawarkan diri, tapi belum kami putuskan. Tentunya nanti ada prosedur yang harus digunakan saat pengiriman logistik ke TPS, apalagi masuk musim penghujan. Kami akan putuskan logistik mana nanti, karena H-3 pemilihan harus sudah mulai pengiriman logistik ke TPS," ucap Joko.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.