Bikin Heboh, Banner Antipolitik Uang Terpasang di Muntuk Dlingo

Harianjogja.com, BANTUL—Warga Muntuk, Dlingo, Bantul dalam sepekan terakhir dikejutkan dengan munculnya banner bertuliskan Muntuk Wis Pengalaman Wani Nekat Duitmu Tak Sikat, Stop Politik Uang!

Banner dari kain putih dengan tulisan dari cat pilok itu terpasang di sekitar Kantor Kalurahan Muntuk. "Itu sudah semingguan. Ya, cuman satu titik di situ. Tidak tahu siapa yang memasang. Tujuannya baik, mengingatkan warga soal politik uang, apalagi sebentar lagi Pemilu," kata Kepala Dusun Gunung Cilik, Muntuk, Dlingo, Rubikan, Kamis (11/1/2024).

Rubikan mengungkapkan adanya banner tersebut juga menjadi pengingat kepada warga bahwa Kalurahan Muntuk merupakan satu dari 17 kalurahan di Kabupaten Bantul yang masuk dalam desa Anti Politik Uang (APU).

Sementara di Kapanewon Dlingo, selain Muntuk, ada Kalurahan Dlingo, Terong dan Temuwuh yang masuk desa APU. "Untuk Muntuk, deklarasi sudah dilakukan pada pertengahan tahun kemarin," ucap Rubikan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho mengapresiasi langkah warga Muntuk yang memasang banner antipolitik uang. Pasalnya, banner tersebut merupakan salah satu inisiasi Desa APU di Bantul. "Adanya banner itu juga menguatkan sukarelawan yang ada di sana. Banner itu juga bentuk dari pengawasan partisipatif dari teman-teman sukarelawan Desa APU di Muntuk," katanya.

Didik menilai pemasangan banner itu adalah upaya preventif dan juga sekaligus pengawasan partisipatif yang memang ada di ruang lingkup program desa APU. Saat ini, di Kabupaten Bantul ada 17 Desa APU.

BACA JUGA: Walah, Bawaslu DIY Banyak Terima Surat Kaleng Soal Politik Uang

Disinggung soal temuan kasus politik uang jelang Pemilu 2024, Didik menyatakan sampai saat ini belum ada. Meski begitu, Didik mengaku Bawaslu tetap melakukan pengawasan terutama untuk potensi-potensi terjadinya politik uang. "Tetapi sejauh ini belum ada yang protes ataupun laporan terkait politik uang," ungkapnya.

Menurut Didik, saat ini kampanye politik anti uang di setiap desa APU berbeda-beda. Ada yang memasang banner seperti di Kalurahan Muntuk, ada pula yang memilih lain menggunakan media radio komunitas dan ada pula yang memilih yang menggunakan media jagongan warga.

"Secara prinsip semua gerakan desa anti politik uang substansinya adalah membangun kesadaran. Karena itu bagian yang kemudian menghancurkan demokrasi yang kemudian substansi adalah itu. Gerakan anti politik uang untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya politik uang," ucap Didik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.