Bantu Warga Hadapi Kekeringan, Pertamina Patra Niaga Salurkan Air Bersih di Klaten
Pertamina Patra Niaga menyalurkan 285.000 liter air bersih bagi sekitar 7.000 KK di 16 desa di Klaten untuk membantu warga terdampak kekeringan.
Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman di Rumah Dinas Bupati, Minggu (28/1/2024) siang. /Istimewa.
SLEMAN—Bupati Sleman Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman di Rumah Dinas Bupati, Minggu (28/1/2024) siang.
Pemanggilan yang dihadiri seluruh komisioner tersebut, dilakukan oleh Bupati Kustini untuk mengetahui kronologi lengkap atas kejadian viral buntut snack yang diberikan saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kamis kemarin.
Ditemui usai audiensi, Kustini menuturkan telah mendengarkan kronologi secara lengkap atas kejadian kemarin. Pihaknya meminta KPU untuk segera mengambil langkah serius agar suasana menuju proses Pemilu berjalan kondusif.
"Hari ini kita meminta klarifikasi dari KPU Sleman terkait kejadian kamis lalu. Dan ini tadi kami telah mendengarkan kronologi seluruhnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan memang kita dapati kesalahan itu berasal dari pihak vendor," ungkap Kustini saat ditemui.
Audensi tersebut, disampaikan Kustini juga sekaligus unutk memastikan kesiapan KPU Sleman dalam mensukseskan gelaran Pemilu 2024 Februari mendatang.
Termasuk kesiapan untuk bersikap transparan, serta menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat agar Pemilu berlangsung aman, jujur dan adil.
"Karena kejadian kemarin menimbulkan kegaduhan di masyarakat Sleman, maka lewat pertemuan hari ini kami ingin memastikan bahwa KPU Sleman tetap siap menjalankan seluruh proses tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar," terang Kustini.
"Dan tadi juga kami sampaikan bahwa KPU Sleman juga harus tegas dan serius mengambil sikap. Jangan sampai masyarakat beranggapan kalau KPU Sleman ini tidak siap dan hanya diam saja," sambung Kustini.
Terkait juga dengan aksi demo yang dilakukan sejumlah dukuh yang juga menjadi KPPS, Kustini menghimbau agar seluruh perangkat kalurahan untuk tetap mensukseskan tahapan pemilu.
"Kepada KPPS, saya mohon maaf atas kejadian beberapa hari lalu. Percayalah bahwa saya tidak diam. Mari menjaga semangat dan profesional menyelenggarakan tahapan Pemilu," tambah Kustini.
Sementara, Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dari kejadian tersebut. Yuyud menyampaikan bahwa kesalahan snack yang diberikan kepada KPPS adalah murni kesalahan dari vendor.
"Sistem pengadan kami dari e-catalog dan ada 5 item yang kami masukkan. Tapi realisasinya hanya 3 item dan itu pun tidak sesuai. Ini kita bisa sebut juga Wanprestasi dari pihak vendor. Dan itu memang sudah kami klik, tapi belum terbayarkan,"
Dilanjutkan Yuyud, pihaknya memastikan bahwa KPUD Sleman akan terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan KPU DIY, KPU RI dan pemerintah Sleman agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar.
"Berita viral soal fasilitasi snack bimtek KPPS, maka dengan ini menginformasikan bahwa kami menghaturkan permohonan maaf kepada masyarakat Sleman. Kami berharap masyarakat tetap bisa mensukseskan dan semoga pemilu 2024 bisa berjalan lancar," kata Yuyud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pertamina Patra Niaga menyalurkan 285.000 liter air bersih bagi sekitar 7.000 KK di 16 desa di Klaten untuk membantu warga terdampak kekeringan.
Pemerintah mengalokasikan Rp639,6 triliun untuk 43 program perlindungan sosial pada 2026. Sebanyak 33,1 juta keluarga menerima bantuan.
Madura United mengalahkan Persib Bandung 1-0 pada pekan keenam Super League 2026/2027 lewat gol Dimitar Mitkov pada menit ke-89.
Kemarau berdampak pada budidaya ikan di Sleman, terutama kolam tanah. Pembudidaya diminta mengatur panen dan menunda penebaran benih.
KKP merencanakan pembangunan tujuh Kampung Nelayan Merah Putih di DIY untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat usaha perikanan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan penundaan wajib sertifikasi halal hingga 2028 untuk mempertimbangkan kesiapan dan beban biaya UMKM.