Susun Kirstranas Fungsi dan Peran Parpol di Indonesia, BSKDN Kemendagri Datangi Kesbangpol DIY

JOGJA—Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) tengah menyusun proyeksi/perkiraan strategik nasional (Kirstranas) fungsi dan peran partai politik (parpol) di Indonesia untuk pembangunan demokrasi.

Dua wilayah di Indonesia menjadi sasaran untuk dilakukan wawancara dan pengumpulan data secara mendalam yakni Jawa Barat dan DIY. Pengumpulan data itu dilakukan untuk melihat peran dan fungsi parpol dalam melakukan rekrutmen serta sistem kaderidasi terhadap anggotanya. 

Analis Kebijakan Madya BSKDN Kemendagri, Gatot Tri Laksono menjelaskan penyusunan Kirstranas ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan sebagai langkah-langkah pentingnya strategi optimalisasi dalam mekanisme pola rekruitmen dan kaderisasi yang dilakukan parpol. 

"Kami mengunjungi Kesbangpol dan parpol di DIY dan Jawa Barat guna menghimpun isu-isu strategis terkait optimalisasi peran dan fungsi partai untuk pembangunan demokrasi di Indonesia," jelasnya saat berkunjung ke Kesbangpol DIY, Senin (19/2/2024). 

Menurut Gatot, dua isu yang akan digali itu cukup penting untuk melihat kinerja parpol di masing-masing daerah melakukan perannya untuk pembangunan demokrasi.

Pola rekrutmen dan kaderidasi menjadi tiang penyangga bagi parpol dalam menciptakan negarawan yang berkualitas dan diharapkan masyarakat banyak. "Kami ambil sampel wawancara mendalam di DIY dan Jabar, sementara untuk daerah lain akan kita buat dari google form dan akan dianalisis data yang diperoleh," ujarnya. 

Gatot menambahkan, pihaknya juga tengah merumuskan format dan metodologi yang nantinya bisa dipakai untuk mendukung data yang diperoleh. Pasalnya dalam penyusunan Kirstranas itu pihaknya menggunakan data forecasting yang biasanya digunakan untuk melihat pola rekrutmen dan kaderidasi lima atau 10 yakin ke depan. 

"Tentu kami juga harus mendapatkan data tiga atau empat tahun ke belakangan untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen dan kaderidasi parpol di tengah isu disrupsi sekarang serta langkah apa yang perlu disiapkan pemerintah," ujar dia. 

Golkar dan PSI

Di DIY, dua parpol menjadi target yang diambil sampel datanya yakni Golkar sebagai representasi parpol lama dan PSI sebagai perwakilan parpol baru. Partisipasi aktif dari parpol ini diharapkan menjadi indikasi dari semangat inklusifitas dan pluralisme dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. 

BACA JUGA: 5 Parpol di Sleman Diminta Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol DIY Bagas Senoadji menyebut Pemda DIY sudah melaksanakan sejumlah hal untuk mendukung parpol dalam melaksanakan kaderidasi dan rekrutmen. Salah satunya berupa pencairan dana bantuan keuangan parpol yang naik dari Rp1.200 per suara menjadi Rp5.000 per suara. 

"Tahun lalu ada Rp10 miliar lebih yang kami salurkan ke 10 parpol di DIY. Penerimaan dan pertanggungjawaban sudah kami periksakan oleh BPK. Jangan sampai penggunaannya tidak untuk kegiatan yang mendukung pendidikan politik," katanya. 

Sementara untuk pendidikan politik tahun lalu ada sebanyak 59 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol dengan menyasar pemilih pemula, generasi muda mahasiswa parpol, caleg perempuan, masyarakat umum dan ormas serta PKK provinsi. 

"Kepada buruh gendong pasar di pasar Giwangan dan Umbulharjo, kemudian pondok pesantren dan sekolah juga ada. Juga sayap partai dan kader kami gelar. Tahun ini juga ada kegiatan outbound undang parpol setelah Pemilu kemarin bertarung makanya kami ingin meyatukan lagi dengan harapan kesatuan dan persatuan bisa tetap terjaga."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.