Gaji PPPK Diwacanakan Ditanggung Pusat, Fiskal Bantul Bisa Lebih Lega
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.
Stok beras - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY akan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang mengurus soal kebutuhan pokok untuk mengatasi kenaikan harga beras serta komoditas lainnya yang harganya melambung tinggi beberapa waktu terakhir.
Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan rapat tersebut akan diselenggarakan besok yang utamanya membahas soal harga beras yang naik cukup signifikan.
"Mungkin tidak hanya beras tapi yang paling mendasar ajalah harga beras yang melambung, saya sampai rewel stok kita melimpah tapi harganya naik gitu karena beras kita lainnya keluar sementara kita menambahkan limpahan dari luar," kata Beny, Senin (26/2/2024).
Menurut Beny yang paling penting pihaknya ingin memastikan stok ketersediaan beras aman di wilayah setempat. Setelahnya akan dirumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi kenaikan harga yang cukup melambung signifikan. "Sekarang kita ingin stok itu ada dan terjangkau oleh masyarakat maka besok dirumuskan kembali bagaimana harga itu turun kembali dan petani mendapatkan selisih nilai atas keuntungan," jelasnya.
Beny menyebut dengan harga beras yang sekarang petani masih belum mendapatkan margin untung yang lumayan, sehingga pihaknya akan mencoba mengatur agar harga beras bisa perlahan-lahan turun di pasaran. "Harga ini lah yang akan kita coba atur supaya petani menerima keuntungan kemudian yang membeli tidak terlalu berat, itu kan harus ada jalan tengah yang harus kita tempuh," jelasnya.
Baca Juga
Soal Harga Beras Naik, Sultan: Jangan Sampai Tak Berdampak ke Petani
Beras Mahal, Pemilik Warung Makan Dilema Tak Bisa Naikkan Harga Dagangan
Harga Beras Medium di Kota Jogja Tembus Rp16.000 per Kg
Di sisi lain pihaknya juga akan membahas fenomena kenaikan harga yang biasanya terjadi sebelum bulan puasa. Yang utama pihaknya ingin memastikan bahwa rantai pasok mulai dari petani, distributor dan pedagang aman terkendali. "Kita yang akan dijaga jangan sampai ekstrem naiknya, kita sudah terasa dan sudah paham bahwa masyarakat sangat berat untuk membeli bahan pokok beras," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.
Sultan HB X belum mengetahui lokasi rencana barak militer di hutan DIY. DPRD mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan dan lahan pertanian.
Pemkab Bantul memberikan penghargaan kepada enam seniman, budayawan, pelestari adat dan tradisi, serta cagar budaya pada 2026.
Pegadaian memperkuat kepemimpinan bisnis emas melalui Bank Emas, Tring!, dan ATM Emas untuk membangun ekosistem emas yang terintegrasi di Indonesia.
Pawai Milad ke-108 Mu'allimaat Muhammadiyah dihadiri Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo yang mengajak siswi peduli pengelolaan sampah.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi hukuman disiplin, termasuk tiga PPPK yang dipecat. BKPPD masih memeriksa tiga pegawai lainnya.