Dishub Bantul Tertibkan PKU dengan Tagihan Listrik Membengkak

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul mulai menertibkan jaringan Penerangan Kampung Umum (PKU) yang mengalami lonjakan tagihan listrik tidak wajar. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul laporan adanya sejumlah titik penerangan kampung dengan biaya listrik menembus jutaan rupiah per bulan.

Pendataan dan survei lapangan kini dilakukan terhadap Alat Pembatas dan Pengukur (APP) pada jaringan PKU di berbagai wilayah Bantul. Dishub mencatat terdapat ratusan titik penerangan kampung yang pembayaran listriknya melebihi batas normal sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dishub Bantul, Muktiandri Anggraini mengatakan penertiban dilakukan menyusul laporan dari PLN terkait lonjakan pembayaran listrik di sejumlah titik penerangan kampung.

Selama April hingga Mei 2026, Dishub telah melakukan sosialisasi sekaligus pendataan di sejumlah wilayah seperti Mulyodadi, Nguwosari, Pendowoharjo Sewon, hingga kawasan timur Kabupaten Bantul.

“Normalnya untuk meteran 450 VA pembayaran listrik per bulan sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000. Tapi dari laporan yang masuk ada beberapa titik yang tagihannya sampai Rp1 juta,” katanya, Sabtu (16/5/2026).

Muktiandri menjelaskan pembayaran tagihan listrik PKU memang dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Meski demikian, Dishub tetap melakukan evaluasi dan pendampingan karena lonjakan tagihan tersebut berpotensi membebani keuangan pemerintah daerah.

Saat ini, Dishub masih melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk mengetahui penyebab kenaikan konsumsi listrik pada jaringan penerangan kampung tersebut. Dugaan sementara mengarah pada adanya perubahan komponen atau penambahan perangkat yang memicu penggunaan daya lebih besar.

“Kami belum bisa menyimpulkan karena masih survei. Ada beberapa suku cadang yang diganti, tapi kami masih cross-check di lapangan,” ujarnya.

Di Kabupaten Bantul sendiri terdapat sekitar 3.500 titik penerangan kampung yang telah mengantongi rekomendasi dari Dishub. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 titik tercatat memiliki tagihan listrik di atas ambang normal.

“Data dari Januari sampai Mei itu ada sekitar 200-an titik yang pembayaran listriknya melebihi batas,” katanya.

Kepala Dishub Bantul, Singgih Riyadi, menegaskan proses penertiban jaringan PKU dilakukan dengan pendekatan persuasif dan tidak dilakukan secara sepihak kepada masyarakat.

Menurut dia, Dishub sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan jaringan apabila ditemukan pelanggaran pada penggunaan daya listrik. Namun sebelum langkah tersebut dilakukan, pihaknya memilih mengedepankan komunikasi dengan warga agar solusi yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak.

“Kami ingin tahu dulu dasar penambahan daya atau perubahan komponen itu apa. Kalau memang diperlukan, nanti bisa kami arahkan untuk mengurus izin baru supaya tidak merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya.

Hingga kini proses pendataan dan pemeriksaan jaringan PKU masih berlangsung secara bertahap. Dishub Bantul mengakui keterbatasan anggaran serta banyaknya titik penerangan kampung menjadi tantangan dalam mempercepat proses pengawasan di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.