Civitas Academica Perempuan UGM Ingin MK Berperan dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia

Harianjogja.com, SLEMAN—Jelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pemilihan Presiden, civitas academica UGM menggelar aksi pernyataan sikap yang berlangsung di Hari Kartini di Balairung, Minggu (21/4/2024). Pernyataan sikap berkaitan dengan kondisi bangsa dan negara pada saat sekarang.

Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Wiendu Nuryanti mengatakan civitas academica tidak boleh berhenti menyuarakan dan menggerakkan lintas generasi akan pentingnya menegakkan moral dan etika. Ia pun mengajak kepada seluruh warga di Indonesia untuk bersama-sama bersuara berkaitan dengan kondisi bangsa pada saat ini.

“Termasuk yang ada di MK. Penting untuk menyalakan lentera-lentera hati Nurani untuk mendengarkan bisikan Nurani yang paling murni, bersih dan jernih,” kata Wiendu dalam orasinya, Minggu siang.

Ia pun berharap Gerakan ini bisa diikuti di seluruh Nusantara. Wiendu meyakini bila dapat dilaksanakan secara luas dan menyeluruh maka masa depan bangsa akan lebih baik. “Kalau bisa serentak, saya yakin dengan seyakin-yakinnya habis gelap terbitlah terang,” ungkapnya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Dosen Fisipol UGM, Suci Lestari Yuana. Menurut dia, kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang mendapatkan sorotan.

Baca Juga

Fisipol UGM Gandeng KISP Untuk Pantau Pemilu 2024

Sidang Sengketa Pemilu 2024: Kubu Anies Protes Kehadiran Saksi Ahli Eddy Hiariej

Gelombang Mengkritik Pemerintahan Jokowi, Guru Besar Lintas Kampus di Jogja Serukan Tobat Moral dan Etika

Berdasarkan laporan dari Freedom, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan kebebasan berekspresi terburuk. “Ini bentuk pengekangan terhadap hak-hak Perempuan, makanya di momen Hari Kartini kami melakukan aksi pernyataan sikap,” katanya.

Ia tidak menampik saat sekarang Indonesia masih dianggap sebagai negara demokrasi. Namun Suci mempertanyakan proses dalam pemilihan sudah berjalan dengan benar karena banyak diiringi dengan isu-isu miring berkaitan dengan money politic dan berbagai kecurangan pemilu.

“Pada pilpres 2024 terjadi berbagai pelanggaran etika dan aturan yang menggoyahkan kepercayaan rakyat pada proses demokrasi. Ini tidak hanya merusak legitimasi hasil pemilu, tapi juga sebagai sinyal yang jelas tentang mundurnya demokrasi di Indonesia,” katanya.

Adanya kecurangan dalam pemilu menjadi peringatan. Menurutnya, keberadaan demokrasi bukan sesuatu yang diberikan begitu saja, tapi adalah sesuatu hal yang dijaga dan diperjuangkan.

“Jika proses pemilu tidak adil dan transparan, maka demokrasi kita akan hampa makna dan kepercayaan Masyarakat akan menurun,” katanya.

Untuk menyelamatkan demokrasi, ia menilai MK juga memiliki perananan yang penting. “Keputusan yang akan diambil MK pada 22 April akan menjadi momentum kritis untuk menentukan arah demokrasi di Indonesia. Perjuangan kartini mengajarkan satu hal, yakni tidak putus asa sehingga kita harus terus berjuang menegakkan demokrasi yang lebih baik,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.