Dua Jabatan Kepala OPD Bantul Kosong, Pemkab Bidik 2027
Pemkab Bantul menargetkan jabatan Kepala Disdikpora dan BPBD definitif terisi pada 2027 setelah mendapat izin seleksi dari BKN.
Foto ilustrasi gaji/tunjangan hari raya - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Organisasi buruh di Jogja, MPBI DIY mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang sampai kini belum membayarkan THR lebaran kepada pekerjanya.
Koordinator MPBI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan, pihaknya melalui LKS Tripartit terus mengawasi pelaksanaan hak THR dan mendorong Disnakertrans DIY menegakkan peraturan THR termasuk pemberian sanksi kepada perusahan yang tidak patuh membayar.
"Bagi perusahaan yang belum memberikan hak THR, wajib membayar denda dan THR itu sendiri," kata Irsyad, Senin (22/4/2024).
BACA JUGA: Jokowi Panen Jagung di Tengah Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres di MK
Menurutnya, sampai sekarang pihaknya masih menerima aduan soal penyaluran THR yang belum ditunaikan oleh perusahaan di wilayah setempat. Aduan yang masuk akan diproses dan diteruskan ke Disnakertrans setempat untuk ditindaklanjuti.
"Aduan THR sedang dalam proses dan MPBI DIY akan mengawal aduan yang sudah masuk agar penyaluran THR yang macet bisa diselesaikan," ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi menyebutkan, sampai sekarang pihaknya masih menerima aduan yang masuk terkait perusahaan yang belum membayarkan THR. Ini bahkan sudah lebih dari dua pekan dari batas pembayaran yakni 4 April 2024 lalu.
"Ada yang masih dalam proses penyelesaian pembayaran) ada juga yang belum membayar THR dan masih ada aduan yang masuk ke kami" kata Aria.
BACA JUGA: Disnakertrans DIY: Kepatuhan Perusahaan Bayar THR Meningkat Tiga Tahun Terakhir
Aria mengatakan, meski masih ada aduan yang masuk melewati dua pekan batas pembayaran, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengklaim, tingkat kepatuhan pembayaran THR pengusaha di DIY mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.
"Hal itu dibuktikan salah satunya data dari posko THR baik secara offline maupun secara online, jumlah aduan mengalami penurunan," kata Aria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul menargetkan jabatan Kepala Disdikpora dan BPBD definitif terisi pada 2027 setelah mendapat izin seleksi dari BKN.
AS kesulitan menutup jalur perdagangan darat Iran setelah Turkiye, Irak, dan Pakistan menolak permintaan Washington karena risiko ekonomi
Kapolri Suyudi Ario Seto memerintahkan penindakan calo dan pungli rekrutmen kerja serta meluncurkan program Poliran.
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
DPR menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP 120 anggota terkait pemakzulan Gibran.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.