MIMBAR LEGISLASI: Anggota DPRD Bantul Jumirin Dorong Pemkab Maksimalkan PAD Pariwisata

BANTUL—Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Jumirin, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Pasalnya pariwisata merupakan andalan Bantul dalam pendapatan daerah.

Tahun ini Pemkab Bantul melalui Dinas Pariwisata telah menargetkan PAD sebesar Rp49 miliar. Target tersebut lebih dari dua kali lipat perolehan PAD pada 2023 lalu sebesar Rp26,2 miliar. Dari Januari hingga Mei 2024, Dinas Pariwisata Bantul menghimpun PAD Rp11,3 miliar atau sekitar 25% dari target. Terkait dengan kondisi tersebut, Jumirin meminta Dinas Pariwisata untuk optimis karena waktu masih panjang, terlebih ada beberapa momentum liburan, di antaranya yang terdekat ini adalah libur Iduladha dan liburan sekolah.

Selain itu, harga tiket masuk sejumlah destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Bantul juga sudah mengalami kenaikan dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per orang yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2024 lalu. “Jadi tidak ada alasan untuk pesimis,” katanya, Rabu (12/6/2024).

Jumirin mengungkapkan ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk menggenjot PAD, di antaranya adalah memaksimalkan penarikan retribusi wisata, khususnya wisata kawasan pantai selatan Bantul. Menurutnya, wisata pantai di Bantul masih menjadi andalan kunjungan wisatawan terutama di Parangtritis. Ia menilai masih banyak rombongan wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke Parangtritis.

Larangan study tour di beberapa daerah sebagai imbas dari adanya kecelakaan bus rombongan pelajar, kata dia, tidak terlalu berdampak. “Saya perhatikan setiap liburan akhir pekan dan long weekend masih banyak bus-bus wisatawan ke Parangtritis,” ucapnya.

Kondisi tersebut harus dimaksimalkan dan dipastikan semua wisatawan yang masuk destinasi wisata membayar retribusi. Selain itu juga sebaiknya Dinas Pariwisata Bantul menempatkan petugas khusus yang menjaga sejumlah jalan tikus atau jalur alternatif menuju pantai wilayah Bantul, baik Pantai DepokParangtritis maupun pantai wilayah barat. Penjagaan tersebut penting terutama di waktu-waktu liburan.

Kemudian jangka panjang, Jumirin meminta Dinas Pariwisata Bantul mulai menerapkan transaksi digital atau elektronik alias nontunai untuk pembayaran retribusi wisata. Upaya itu dapat mencegah terjadinya kebocoran pembayaran retribusi dan dapat mengurangi tenaga penarikan retribusi.

Menurutnya, pembayaran retribusi non tunai lebih simpel karena hampir semua wisatawan saat ini memiliki smartphone sehingga semestinya tidak ada kendala dalam penerapan retribusi nontunai. Dengan penerapan nontunai semua retribusi juga masuk ke kas daerah dan dapat mengurangi biaya cetak karcis.

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini juga mendorong Dinas Pariwisata untuk memikirkan pemindahan tempat pembayaran retribusi (TPR) khusus untuk wisata pantai selatan Bantul. Sebab pada 2025 nanti diperkirakan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sudah tersambung dari Kulonprogo hingga Gunungkidul. JJLS tersebut saat ini berada di dalam kawasan wisata. Dengan tersambungnya JJLS dipastikan wisatawan dari Gunungkidul maupun dari Kulonprogo yang ke Bantul tidak melewati TPR lama sehingga TPR yang ada saat ini harus dipindahkan ke selatan JJLS.

Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk memindahkan TPR di antaranya, kata dia, TPR bisa ditempatkan di tiap objek wisata pantai. Namun opsi tersebut diakuinya membutuhkan biaya besar dan butuh tenaga penarikan retribusi yang banyak. Opsi lainnya bisa dengan membuat jalan wisata yang menghubungkan antar pantai di selatan JJLS sehingga wisatawan yang mau berkunjung ke kawasan pantai tetap melalui pintu TPR. “Perpindahan TPR ini harus mulai dibahas dari sekarang karena JJLS sudah mau jadi, dan wisatawan akan semakin ramai,” ucapnya.

Jumirin merupakan politikus Partai Gerindra. Ayah dari dua anak dan empat cucu ini mengawali karier politiknya dari perangkat kelurahan di Kelurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, sebagai Jagabaya yang bertugas membantu lurah di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban.

Ia merupakan kawan dekat almarhum Suharsono (Bupati Bantul 2015-2020) sejak SMP dulu. Saat Suharsono menjabat bupati, Jumirin diminta untuk membantu membesarkan Gerindra. Jumirin menyambut ajakan tersebut dengan mengundurkan diri dari Jagabaya dan ikut mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Bantul dari Daerah Pemilihan 5 yang melingkupi Kapanewon Sanden, Srandakan, Pandak, dan Pajangan pada 2019 lalu.

Jumirin terpilih menjadi anggota DPRD bantul periode 2019-2024. Pada 2019 kursi Gerindra di DPRD Bantul bertambah dari enam kursi menjadi delapan kursi. Dalam Pemilu 2024 lalu, Jumirin kembali terpilih menjadi anggota DPRD bantul untuk periode kedua. “Moto saya Cuma ingin bermanfaat buat masyarakat. Kalau dulu di Kalurahan Donotirto hanya mampu melayani lingkup kalurahan, sekarang minimal saya bisa membantu lebih luas lagi, minimal dari empat kapanewon,” tandasnya. (***)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.