Kelok 23 Pangkas Waktu Tempuh, Nasib TPR Pantai Selatan Bantul Dievaluasi
JJLS Kelok 23 dibuka, Dispar Bantul akan mengevaluasi dampaknya terhadap kunjungan wisatawan dan masa depan TPR pantai.
Ilustrasi Pilkada - Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY mengaku tengah memetakan potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada di wilayah setempat agar penyelenggaraan pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan nyaman pada November 2024 mendatang.
Anggota Bawaslu DIY Umi Illiyina mengatakan, petugas sekarang tengah mengerjakan laporan potensi kerawanan Pilkada mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota sampai tingkat kecamatan atau kemantren. Nantinya setelah selesai hasilnya akan dirilis kepada publik sebagai informasi acuan.
BACA JUGA : Ini Dia yang Jadi Potensi Kerawanan Pilkada di Jogja
"Masih dalam proses dan kami sudah memetakan dari beberapa sub dimensi mulai dari keamanan, konflik sosial, rawan bencana dan blank spot itu sudah kami identifikasi semua," kata Ummi, Rabu (19/6/2024).
Dijelaskan, dalam proses pemetaan potensi kerawanan itu Bawaslu DIY dan kabupaten kota menginventarisasi semua insiden dan kejadian yang berlangsung pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Data itu nantinya akan dimasukkan dan diolah kembali untuk menentukan tingkat kerawanan suatu daerah.
"Misalnya ada pelanggaran soal netralitas ASN dan dugaan politik uang, dokumen seperti itu kami buka kembali untuk menyaring data dam merumuskan tingkat kerawanan suatu daerah," pungkasnya.
Ummi menyebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait lainnya dalam pemetaan potensi kerawanan itu salah satunya Dinas Kominfo DIY untuk mendata titik blank spot. Sebab, wilayah yang belum terkoneksi akses internet cukup menyulitkan petugas dalam melaporkan hasil pencoblosan.
"Data itu kami harapkan bisa dijadikan panduan semua pihak, potensi mana saja yang perlu dikawal bersama untuk tidak menjadi gangguan keamanan," ujarnya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada sedikit berbeda dibandingkan dengan Pemilu 2024 sehingga potensi kerawanan yang dihadapi juga berbeda. Jika Pemilu sifatnya lebih nasional sementara Pilkada perlu evaluasi menyeluruh dari penyelenggaraan sebelumnya untuk mengetahui potensi kerawanan.
BACA JUGA : Bawaslu Antisipasi Kerawanan Tahapan Pilkada Kota Jogja 2024
"Kalau di Pilkada kami melihat evaluasi pelaksanaan terakhir itu apa yang menonjol terjadi di lapangan dan itu kami jadikan acuan pula untuk merumuskan indeks kerawanan suatu daerah," KATAnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
JJLS Kelok 23 dibuka, Dispar Bantul akan mengevaluasi dampaknya terhadap kunjungan wisatawan dan masa depan TPR pantai.
Dewa United menang 3-1 atas Borneo FC di Stadion Segiri lewat gol Johnathan Pereira dan dua gol Denilson.
Nusron Wahid dua kali absen rapat Komisi II DPR. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyebut Nusron memiliki penugasan lain yang terjadwal.
Kaspersky menemukan lebih dari 1.000 email phishing yang menyamar sebagai Zoom dan DocuSign serta menyasar akun perusahaan.
Kebakaran Gunungkidul mencapai 154 kasus hingga September 2026 dengan kerugian Rp2,96 miliar dan dua warga meninggal dunia.
Prabowo menyampaikan duka atas kecelakaan Virgo Transport 8 dan meminta investigasi. Sebanyak 129 orang masih dalam pencarian.