Terungkap! Istri Gorok Leher Suami di Bantul, Dipicu Chat Selingkuh
Kasus istri gorok leher suami di Bantul terungkap. Dipicu perselingkuhan dari chat WhatsApp, pelaku terancam 10 tahun penjara.
Ilustrasi Pilkada - Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY mengaku tengah memetakan potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada di wilayah setempat agar penyelenggaraan pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan nyaman pada November 2024 mendatang.
Anggota Bawaslu DIY Umi Illiyina mengatakan, petugas sekarang tengah mengerjakan laporan potensi kerawanan Pilkada mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota sampai tingkat kecamatan atau kemantren. Nantinya setelah selesai hasilnya akan dirilis kepada publik sebagai informasi acuan.
BACA JUGA : Ini Dia yang Jadi Potensi Kerawanan Pilkada di Jogja
"Masih dalam proses dan kami sudah memetakan dari beberapa sub dimensi mulai dari keamanan, konflik sosial, rawan bencana dan blank spot itu sudah kami identifikasi semua," kata Ummi, Rabu (19/6/2024).
Dijelaskan, dalam proses pemetaan potensi kerawanan itu Bawaslu DIY dan kabupaten kota menginventarisasi semua insiden dan kejadian yang berlangsung pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Data itu nantinya akan dimasukkan dan diolah kembali untuk menentukan tingkat kerawanan suatu daerah.
"Misalnya ada pelanggaran soal netralitas ASN dan dugaan politik uang, dokumen seperti itu kami buka kembali untuk menyaring data dam merumuskan tingkat kerawanan suatu daerah," pungkasnya.
Ummi menyebut, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait lainnya dalam pemetaan potensi kerawanan itu salah satunya Dinas Kominfo DIY untuk mendata titik blank spot. Sebab, wilayah yang belum terkoneksi akses internet cukup menyulitkan petugas dalam melaporkan hasil pencoblosan.
"Data itu kami harapkan bisa dijadikan panduan semua pihak, potensi mana saja yang perlu dikawal bersama untuk tidak menjadi gangguan keamanan," ujarnya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada sedikit berbeda dibandingkan dengan Pemilu 2024 sehingga potensi kerawanan yang dihadapi juga berbeda. Jika Pemilu sifatnya lebih nasional sementara Pilkada perlu evaluasi menyeluruh dari penyelenggaraan sebelumnya untuk mengetahui potensi kerawanan.
BACA JUGA : Bawaslu Antisipasi Kerawanan Tahapan Pilkada Kota Jogja 2024
"Kalau di Pilkada kami melihat evaluasi pelaksanaan terakhir itu apa yang menonjol terjadi di lapangan dan itu kami jadikan acuan pula untuk merumuskan indeks kerawanan suatu daerah," KATAnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasus istri gorok leher suami di Bantul terungkap. Dipicu perselingkuhan dari chat WhatsApp, pelaku terancam 10 tahun penjara.
Puan Maharani menyebut kehadiran Prabowo di DPR untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi momentum strategis nasional
BPA Fair Kejaksaan Agung menjual Harley Davidson, BMW, hingga Mercedes hasil rampasan korupsi dengan kenaikan lelang Rp1,65 miliar.
Kemhan siapkan Bandara Kertajati menjadi pusat MRO pesawat Hercules Asia untuk memperkuat industri pertahanan Indonesia
Prabowo ungkap alasan turun langsung menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Menlu Sugiono memastikan Indonesia terus berkoordinasi untuk menyelamatkan 9 WNI peserta flotilla kemanusiaan Gaza yang ditangkap Israel.