Soal Pengelolaan Uang Ganti Rugi, Pakar Usulkan Agar Warga Terdampak Tol Dapat Pendampingan

Harianjogja.com, SLEMAN—Proyek pembangunan Tol Jogja-Solo di area DIY membuat banyak warga bisa menjadi jutawan bahkan miliarder dalam waktu cepat.

Untuk menghindari perilaku konsumtif yang tidak terkendali, pakar menilai perlu adanya langkah sosialisasi dan pendampingan kepada para warga terdampak tol dalam penggarapan uang ganti rugi.

Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM, Hempri Suyatna berpandangan uang ganti rugi yang diterima warga jangan sampai hanya berakhir untuk keperluan konsumtif. Alih-alih berlaku impulsif dalam menggunakan uang ganti rugi untuk sesuatu yang tidak perlu, Hempri berpendapat jika seharusnya uang ganti rugi dapat dikelola sebagai investasi untuk jangka panjang. 

BACA JUGA: Terdampak Tol Jogja-Solo, Relokasi SDN Nglarang Disiapkan Anggaran Rp3,1 Miliar

"Yang penting jangan sampai justru uang itu hanya untuk kepentingan konsumtif. Artinya harus kemudian itu menjadi sebuah dana investasi untuk konteks kepentingan jangka panjang mereka," kata Hempri pada Senin (5/8/2024). 

Selain menjadi problem, mentalitas konsumtif ini lanjut Hempri bisa ditekan dengan menginduksi masyarakat dengan sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan uang ganti rugi yang bijak. 

"Iya kalau enggak ada arahan, enggak ada sosialisasi, enggak pendampingan saya yakin ya problem kita kan mentalitas konsumtif," tandasnya. 

Karenanya agenda sosialisasi maupun edukasi kepada calon penerima uang ganti rugi menurut Hempri seharusnya dapat dilakukan melalui inisiasi pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerimtah pusat. Salah satu muatan sosialisasi yang diberikan yakni mengedukasi masyarakat untuk jangan berperilaku konsumtif usai menerima uang ganti rugi. 

Investasi yang diusulkan pun merupakan investasi produktif, bukan saling berbenturan antar warga. Misal bila seorang warga menggunakan uang ganti rugi untuk investasi toko kelontong, warga yang lain jangan berinvestasi di bidang yang sama dengan lokasi berdekatan. Skema investasi semacam ini justru akan membuat warga saling bersaing.

"Sayangnya skema-skema [sosialisasi] itu kan enggak muncul, baik itu inisiasi dari pusat atau pemerintah daerah. Kadang kala kegiatan itu sudah dianggap selesai ketika mereka sudah menyerahkan ganti untung, itu yang kira-kira jadi soal," tegasnya. 

BACA JUGA: Sepuluh Kalurahan di Sleman Terdampak Pembangunan Tol Jogja-YIA Seksi 3, Ini Daftarnya

Hempri khawatir, pemberian ganti rugi tanpa adanya pendamping maupun sosialisasi akan memicu marginaliasi masyarakat. Warga penerima ganti rugi lanjut Hempri harus mendapat edukasi tidak serta merta dilepas saat akan menerima ganti rugi.

"Perlu ada sosialisasi dan edukasi, jangan dilepas. Kalau dilepas justru nanti mereka khawatir saya tadi, pembangunan tol ini akan menyebabkan terjadinya marginaliasi masyarakat ya, ini yang harus ada edukasi dan pendampingan itu," tandasnya. 

Lebih lanjut bila marginaliasi masyarakat ini terjadi, masyarakat kata Hempri hanya akan menjadi objek dari pembangunan yang terpinggirkan. 

"Ya artinya ketika mereka tidak ada edukasi, enggak ada pendampingan, misalnya mereka yang sebelumnya punya-punya toko-toko, ketika enggak ada arahan misalnya dana untuk kemana kan kemudian akan menjadi hanya menjadi objek pembangunan ya, terpinggirkan," lanjut Hempri. 

Karenanya sekali lagi Hempri menegaskan harus ada pendampingan kepada masyarakat. Supaya, masyarakat tidak terpinggirkan dan ikut mendapatkan manfaat dari keberadaan proyek tol.

"Ini yang harus dipikirkan proses pendampingan, intinya masyarakat tetap bisa menjadi jangan sampai terpinggirkan dari proyek-proyek pembangunan jalan tol ini. Tapi mereka tetep mendapat manfaat dari jalan tol, dananya itu bisa diinvestasikan untuk kepentingan produktif," imbuhnya. 

Tanpa pendampingan dan sosialisasi, masyarakat rawan berperilaku konsumtif dan bisa terpengaruh oleh lingkungannya pada pembelian yang konsumtif. 

"Kadang kala mereka terpengaruh lingkungan, oh tetangganya dari itu [ganti rugi] bisa beli mobil, ini harus beli mobil dan akhirnya ya nanti lama-lama juga akan habis," tegasnya. 

Lama kelamaan bila tindakan konsumtif tanpa pengelolaan keuangan ini terus dilakukan, bisa jadi jutawan atau miliarder yang semula bergelimang harta dari uang ganti rugi akan kehabisan uang dan justru jatuh miskin. Uang ganti rugi yang semula bisa jadi pengerek ekonomi dan investasi justru berbalik bisa membahayakan pemiliknya. "Ya mereka termarginalisasikan," pungkasnya. 

Upaya menangkal perilaku konsumtif ini sebenarnya sudah coba dilakukan Kalurahan Sidoarum dengan sejumlah cara. Lurah Sidoarum, Hety Pujiastutik juga telah mengimbau warganya untuk memprioritaskan membali tanah, alih-alih berperilaku konsumtif. Bagi warga yang mungkin sudah mapan secara ekonomi dan punya tanah dimana-mana, Hety mendorong warga untuk berinvestasi.

"Kalau tanahnya sudah banyak monggo atau diwariskan ke anak-anaknya sebagai deposito monggo," ujarnya.

"Warga Sidoarum seperti tadi saya sempat bincang-bincang, mas segera dicarikan tanah lagi. Apalagi itu tanah dari warisan. Kalau bisa membali ke tanah," tambahnya. 

Selain itu Hety juga menolak sales mobil yang ingin menawarkan produknya di Kalurahan saat tahapan ganti kerugian berlangsung. Hetty secara tegas mengatakan dari tahap musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah jalan Tol Jogja-Solo-YIA Seksi 3 Yogyakarta-Kulonprogo hingga pembayaran uang ganti rugi nanti, area Kantor Kalurahan bersih dari sales. 

"Kalau saya seperti itu, saya tidak mengizinkan. Karena saya takut dikira saya ada deal. Datang saja ke rumahnya, monggo ditawarkan tapi kalau ke [kantor] Kalurahan, saya tidak boleh," tegasnya.