Santri di Sleman Bisa Daftar SPMB Jalur Domisili Wilayah
SPMB Sleman 2026 jalur Domisili Wilayah beri kemudahan bagi santri dan anak panti asuhan untuk mendaftar sekolah. Simak syarat dan jadwal lengkapnya.
Dokter hewan Puskeswan Sanden memeriksa kondisi sapi positif PMK di Kapanewon Srandakan, Senin (13/6/2022)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul menyampaikan baru ada 12 dokter hewan yang berada di lapangan. Jumlah ini tergolong kurang. Paling tidak, perlu ada 18 dokter hewan. Dengan begitu, tiap dokter hewan dapat mengampu satu kapanewon.
Kepala DPKH Gunungkidul, Wibawanti Wulandari mengatakan jumlah dokter hewan yang ada saat ini baru ada 12 orang baik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Adapun jumlah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) ada 12 unit. Meski begitu dari jumlah tersebut, hanya enam berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT).
BACA JUGA : Jelang Iduladha, Kesehatan Ternak untuk Hewan Kurban Terus Dipantau
“Dokter hewan saja yang perlu kami tambah. Kalau UPT, per unit bisa menghandle tiga kapanewon,” kata Wibawanti dihubungi, Minggu, (8/9/2024).
Wibawanti mengaku sebenarnya Gunungkidul memiliki 18 dokter hewan. Hanya tidak semua bertugas di lapangan. Dua dokter berada di UPT Laboratorium dan empat dokter di kantor dinas, masuk sebagai pejabat struktural.
Pengadaan dokter hewan terganjal pengadaan dalam formasi CASN. DPKH mengaku terus mengusulkan agar ada penambahan. Sembari menunggu pengadaan formasi tersebut, DPKH menggandeng Universitas Gajah Mada (UGM) dan dokter hewan swasta untuk ikut memeriksa ternak warga.
DPKH juga mendapat bantuan dari penyuluh pertanian yang berada di bawah Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul. Penyuluh ini juga mengampu kelompok ternak. Hanya, mereka tidak dapat mengobati. Sebaliknya, penyuluh hanya boleh mendampingi agar kelompok tetap eksis.
Adapun pengembangan kelompok ternak secara lebih teknis dilakukan oleh DPKH seperti pembuatan pakan ternak atau pembuatan bank pakan ternak.
“Seumpama di suatu wilayah ada kasus, nanti kami tangani secara keroyokan. Dokter di wilayah A kami perbantukan di wilayah B,” katanya.
Ketua Kelompok Ternak Margo Mulyo Banaran IV, Sabar mengatakan dia sering menggunakan jasa dokter hewan dari UPT Puskeswan Playen. Biasanya, Sabar meminta agar ada pengecekan kesehatan terhadap ternaknya.
Selain itu, dia meminta untuk memberi obat cacing dan suntik vitamin ke ternak sapi milik kelompok. Tarif obat cacing dan vitamin untuk per ekor sapi yaitu Rp5.000. Hal ini merupaka upaya pencegahan agar ternak milik kelompok tidak terkena penyakit.
BACA JUGA : FKH UGM Kirim Ratusan Mahasiswa Jadi Petugas Pemeriksa Hewan Kurban di DIY
Adapun Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Playen juga terus memberi pendampingan terhadap pengembangan ternak miliki kelompok tersebut. Salah satu pendampingan yang dilakukan berupa edukasi dalam membeli pakan.
Peternak perlu waspada dan jeli ketika membeli pakan ternak berupa rumput. Kata Sabar, rumput yang tampak hijau bisa mengandung pupuk kimia urea. “Bisa bahaya kalau rumput berkimia dari pupuk urea itu dimakan ternak,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
SPMB Sleman 2026 jalur Domisili Wilayah beri kemudahan bagi santri dan anak panti asuhan untuk mendaftar sekolah. Simak syarat dan jadwal lengkapnya.
Best City Hotel Yogyakarta merayakan HUT ke-9 dengan tema Grow With The Best dan memperkuat komitmen layanan hospitality di Jogja.
Daftar lokasi Salat Iduladha 2026 1447 H Muhammadiyah di Gunungkidul resmi dirilis PDM. Cek ratusan titik salat Id di seluruh kapanewon.
Polisi Banyumas membongkar penipuan berkedok “Sultan Nusantara”. Korban rugi Rp50,8 juta usai dijanjikan pembersihan harta dan haji.
KPK memeriksa dua pejabat Kemenhub terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut nasib guru honorer 2027 masih dibahas pemerintah. Guru non-ASN dipastikan tetap bekerja hingga 2026.