Tiga Buah Lokal Jogja Diajukan untuk Sertifikasi Varietas
“Tahun ini kita mau proses (sertifikasi) tiga tanaman lokal. Ada alpukat Surokarsan, pisang Morosebo dan pisang Gendruwo,”
Pilkada 2024 - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, BANTUL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kalurahan membuka pendaftaran untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS saat pemungutan suara Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Kepala Divisi Teknis KPU Bantul Mestri Widodo mengatakan masa pendaftaran KPPS dimulai 17 September 2024 sampai 28 September 2024. Kebutuhan KPPS sebanyak 7 orang tiap TPS. Sementara jumlah TPS Pilkada 2024 di Bantul sebanyak 1.487 TPS. "Sehingga jumlah KPPS yang dibutuhkan untuk Pilkada Bantul 2024 sebanyak 10.409," katanya, Jumat (13/9/2024).
Sementara penetapan dan pelantikan KPPS akan dilakukan pada 7 November mendatang. Adapun masa tugas KPPS selama sebulan sejak 7 November hingga 8 Desember 2024.
Menurut Mestri isu masalah Kesehatan masih menjadi perhatian, mengingat Pemilu 2019 terdapat korban jiwa yang cukup tinggi sehingga membutuhkan dukungan Pemerintah dalam pemberian fasilitasi kesehatan dan pemeriksaan Kesehatan bagi Badan Adhoc. Karena itu KPU telah melakukan MoU Bersama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan skrining riwayat kesehatan bagi calon anggota KPPS.
BACA JUGA: KPU Bantul Batasi Jumlah Pengombyong yang Datang Saat Pengundian Nomor Urut Paslon
Selain itu anggota KPPS juga diikutkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara untuk honor KPPS di Pilkada ini sebesar Rp900.000 untuk ketua, Rp850.000 untuk anggota, dan Rp650 untuk Linmas.
Syarat Calon Anggota KPPS Pilkada 2024:
Jadwal Tahapan Pendaftaran KPPS Pilkada 2024:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Tahun ini kita mau proses (sertifikasi) tiga tanaman lokal. Ada alpukat Surokarsan, pisang Morosebo dan pisang Gendruwo,”
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.