Defisit APBD-P 2026 Membesar, Bupati Bantul Minta OPD Berhemat
Defisit APBD-P Bantul 2026 membesar menjadi Rp154 miliar. Bupati Abdul Halim Muslih meminta OPD memperketat efisiensi anggaran.
Warga Kota Jogja mengantre membuang sampah di Depo Sampah Mandala Krida Jogja, Selasa (21/5/2024) pagi. /Harian Jogja-Sugeng Pranyoto.
Harianjogja.com, JOGJA - Sejumlah warga Jogja mengeluhkan mekanisme pembuangan sampah yang dibuat oleh depo dan TPS di wilayah setempat. Aturan yang berubah-ubah membuat warga bingung dan dinilai mempersulit warga untuk membuang sampah.
Terbaru, aturan yang berlaku untuk membuang sampah di depo Argolubang dan Mandala Krida adalah wajib menunjukkan kartu khusus atau KTP yang menandakan pembuang sampah merupakan warga setempat. Kartu khusus itu akan dicap setelah warga membuang sampah.
Jam operasional buka depo pun dibatasi hanya satu jam yakni pukul 07.00 WIB - 08.00 WIB selama lima hari. Hari Rabu dan Minggu depo akan ditutup. Sebelumnya aturan yang berlaku adalah pemilahan sampah atau organik pada hari tertentu dan anorganik pada hari lainnya.
Yanti, 43, warga Tegalpanggung, Danurejan menyebut, pemberlakuan kartu khusus untuk membuang sampah itu kurang lebih sudah berjalan satu bulan terakhir. Warga hanya perlu menunjukkan KTP untuk mendapat kartu membuang sampah.
"Ya semakin repot, orang harus antre untuk buang sampah karena kartunya harus dicap," ujarnya, Rabu (18/9/2024).
BACA JUGA: Catat! Ini Jadwal Pembuangan Sampah di Depo Jogja Berdasarkan Hari dan Jenisnya
Menurutnya, hal tersebut malah membuat jalanan semakin macet karena biasanya warga hanya datang dan langsung membuang sampah ke truk atau depo. Sekarang ada petugas yang menagih kartu pembuang sampah dan melaksanakan cap.
"Ya memang tujuannya untuk mencegah warga lain membuang ke depo setempat, tapi kadang petugas masih terima kalau ada yang tidak bawa KTP atau kartu sampah," jelasnya.
Terpisah Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo mengklaim proses desentralisasi pengelolaan sampah dari tingkat provinsi ke kabupaten/kota terus berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola sampah di wilayah masing-masing.
"Sampai sekarang masih berjalan sesuai dengan rencana," jelasnya.
Menurut Kusno, khusus di Kota Jogja kondisi penumpukan sampah di pinggir jalan dan depo sekarang sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan oleh kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Nitikan yang telah ditingkatkan dari 40 ton menjadi 60 ton per hari.
"Kadang memang masih ada tumpukan sampah di beberapa titik tapi itu kan soal evakuasi saja. Setelah sampah menumpuk, juga dievakuasi. Memang harus bergiliran, sambil menyiapkan benar-benar desentralisasi di kabupaten/kota siap," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Defisit APBD-P Bantul 2026 membesar menjadi Rp154 miliar. Bupati Abdul Halim Muslih meminta OPD memperketat efisiensi anggaran.
Pemuda Mojosongo Solo YD diduga ditangkap Densus 88. Keluarga mempertanyakan perkara dan meminta penjelasan terkait proses hukum.
APBN 2027 memang memangkas subsidi energi Rp11,44 triliun. Namun, klaim gas langka dan harga pasti naik belum terbukti.
Disertasi Jejen Hendar di UII menyoroti pengelolaan TJSP yang masih formalitas dan mendorong regulasi berbasis keadilan sosial.
Menag Nasaruddin Umar mengajak ASN Kemenag, guru, tokoh agama, dan santri menjadi agen Perlinsos untuk membantu pendataan penerima bansos.
Operasi kebakaran Transhome ditutup, tetapi basement masih bersuhu 200 derajat Celsius dan satu armada damkar tetap disiagakan.