Pilur Gunungkidul Digelar 26 September, Pemkab Minta Logistik Tuntas H-2
Pilur serentak di 31 kalurahan Gunungkidul digelar 26 September 2026. Pemkab meminta seluruh logistik, terutama surat suara, siap H-2.
Mall Pelayanan Publik (MPP) di Sleman.ist
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab menargetkan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Sleman dapat dioperasikan pada Desember 2024. Total biaya pembangunan gedung ini mencapai Rp66.327.731.000.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman, Triana Wahyuningsih mengatakan, pembangunan MPP Sleman sudah dimulai sejak 2022 lalu. Adapun proses pembangunan masih berlangsung dan ditargetkan selesai di tahun ini.
“Yang melaksanakan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman [DPUPKP] Sleman,” kata Triana, Senin (7/10/2024).
Gedung MPP dibangun di lahan seluas 9.347,47 meter persegi. Bangunan baru ini terdiri dari empat lantai dan satu basement yang akan dilengkapi dengan fasilitas lift di lantai tiga dan empat.
Selain itu juga ada eksalator yang menghubungkan antara lantai satu dan dua. Rencananya, area basement dipergunakan parkir, lantai satu dan dua untuk pelayanan public serta bagian lantai ketiga dan keempat sebagai kantor DPMPTSP.
Menurut dia, pembangunan MPP bertujuan untuk memberika kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada Masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan seluruh pelayanan public yang ada akan ditempatkan di satu gedung.
“Jadi Masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses pelayanan yang ada dengan lebih gampang dan cepat,” katanya.
Pejabat Sementara Bupati Sleman, Kusno Wibowo mengapresiasi pembangunan MPP di Bumi Sembada. Total biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung empat lantaa ini sebesar Rp66.327.731.000.
“Prosesnya berjalan bagus dan sesuai rencana pada Desember mendatang sudah bisa dioperasikan,” kata Kusno.
Menurut dia, keberadaan MPP sebagai bentuk komitmen dari Pemkab Sleman untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat yang lebih modern dan efisien. “Tentunya ini jadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja karena layanan yang diberikan jadi semakin cepat dan mudah. Sebab, di satu lokasi bisa mengakses banyak layanan,” katanya.
Kusno menambahkan, ada beberapa jenis layanan yang bisa diakses Masyarakat di MPP Sleman. Secara garis besar, layanan yang disediakan di antaranya pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, pelayanan pajak dan retribusi hingga sejumlah pelayanan public lainnya.
“Mudah-mudahan keberadaan MPP bisa memberikan manfaat bagi Masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pilur serentak di 31 kalurahan Gunungkidul digelar 26 September 2026. Pemkab meminta seluruh logistik, terutama surat suara, siap H-2.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Indonesia menguasai 41% produksi nikel olahan dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi berlanjut ke ekosistem baterai.
WJNC 2026 diperpanjang dari Tugu hingga Titik Nol Kilometer. Pemkot Jogja menargetkan 60.000 pengunjung dan siapkan rekayasa lalu lintas.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI menggelar panen raya jagung di Desa Binaan Imigrasi di Semin