Pilur Gunungkidul Digelar 26 September, Pemkab Minta Logistik Tuntas H-2
Pilur serentak di 31 kalurahan Gunungkidul digelar 26 September 2026. Pemkab meminta seluruh logistik, terutama surat suara, siap H-2.
Ilustrasi anak-anak mengukur tinggi badan. - Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Cahya Purnama tidak menampik adanya perbendaan data dengan Pemerintah Pusat terkait jumlah stunting. Meski demikian, ia menilai data yang dimiliki lebih valid karena datanya lebih pasti mengacu pada by name by address.
“Tidak hanya di Sleman, tapi di semua daerah lain di Indonesia juga terjadi yang sama. Ini terjadi karena perbedaan metode penghitungannya,” kata Cahya, Senin (21/10/2024).
Dia menjelaskan, perbedaan angka stunting terjadi karena pemkab menggunakan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dilaksankan secara rutin. Adapun Pemerintah Pusat dalam perhitungannya lewat program Survei Kesehatan Indonesia (SKI), dengan melakukan survei status gizi Indonesia (SSGI).
Perbedaan metode dalam penghitungan ini juga berpengaruh terhadap hasil. Pasalnya, hasil perhitungan yang dilakukan dinas kesehatan, angka stunting di Sleman mencapai 4,41%, sedangkan perhitungan dari Pemerintah Pusat masih di kisaran 12,4%.
“Kalau dari metode, data kami lebih riil dan valid,” katanya.
Menurut dia, klaim data yang dimiliki lebih valid karena metode yang digunakan dengan menyasar ke seluruh sasaran yang diketahui nama dan Alamat lengkapnya. Adapaun survei yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat hanya mengambil sampel untuk dilaksanakan survei.
“Survei itu tetap jadi masukan untuk penanganan dan pencegahan stunting agar bisa lebih dioptimalkan,” katanya.
Ditambahkannya, kasus stunting di Bumi Sembada terus menurun setiap tahunnya. Sebagai contoh di 2023, kasusnya mencapai 4,51% dan di tahun ini turun menjadi 4,41%.
Menurut dia, pola asuh ini memiliki peran yang besar terkait dengan tumbuh kembang anak. Selama ini, lanjut Cahya, banyak yang salah sehingga menjadi penyebab tertinggi masalah stunting di Kabupaten Sleman.
Ia mencontohkan, anak lebih banyak diberikan camilan yang dari sisi kandungan gizi sangat kurang. Sedangkan utuk makanan utamanya tidak begitu diperhatikan.
“Di sisi lain juga karena konsumsi minuman berpemanis, ada juga jadwal makan yang tidak teratur. Selain itu, sanitasi lingkungan juga penting karena paparan e-Coli juga dapat mengganggu pertumbuhan pada anak,” katanya.
Pejabat Bupati Sleman, Kusno Wibowo menyambut baik angka stunting di Sleman terus menurun setiap tahunnya. Keberhasilan ini merupakan bukti dari komitmen pemkab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang terus dijalankan setiap tahunnya.
“Angkanya terus turun dan jumlahnya sudah dibawah rerata nasional. Tapi, tidak boleh berpuas diri karena upaya pencegahan harus terus dilakukan,” katanya.
Menurut dia, pencegahan stunting harus dioptimalkan. Pasalnya, tugas ini tidak hanya menjadi ranah dari Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman, namun seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus terlibat sesuai dengan ketugasan yang dimiliki.
“Sinergi bersama harus terus ditingkatkan agar hasilnya bisa lebih dimaksimalkan. Sebab, penanganan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pilur serentak di 31 kalurahan Gunungkidul digelar 26 September 2026. Pemkab meminta seluruh logistik, terutama surat suara, siap H-2.
Dokter Yoga Yuniadi meluruskan anggapan obat hipertensi menyebabkan ginjal rusak dan menjelaskan pentingnya menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.
Polri menetapkan 196 tersangka dari 245 laporan karhutla hingga 28 September 2026. Kasus yang melibatkan korporasi juga terus didalami.
Bulog memastikan Beras Kita Premium dapat digunakan untuk kebutuhan MBG sesuai arahan pemerintah, sementara beras fortifikasi bukan pengganti beras premium.