20 Pendaftar PPPK Sleman Dinyatakan Tak Lolos Seleksi Administrasi, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman memastikan hasil pengumuman seleksi administrasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah diumumkan sejak 31 Oktober 2024. Adapun hasilnya terdapat 20 peserta yang dinyatakan gagal didalam seleksi ini.

Kepala BKPP Sleman, Budi Pramono mengatakan, hasil seleksi administrasi para pendaftar PPPK di 2024 sudah bisa dilihat di laman resmi milik Pemkab Sleman. Pendaftaran yang dibuka sejak 1-20 Oktober ini terdapat 1.862 pelamar.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap berkas persyaratan yang diserahkan, tidak semua pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Pasalnya, yang lolos hanya 1.842 pelamar dari 589 formasi dibutuhkan.

Jumlah ini terdiri dari pelamar PPPK teknis sebnayak 1.420 orang, guru sebanyak 408 orang dan tenaga Kesehatan sebanyak 14 orang. “Ada 20 pendaftar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi rekrutmen PPPK gelombang satu di lingkup Pemkab Sleman,” kata Pramono, Ahad (23/10/2024).

BACA JUGA: Ratusan Ijazah Tertahan di Sekolah, Pemda DIY Janji Bantu Bebaskan

Dia menjelaskan, puluhan pendaftar ini tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi karena ada yang dokumen persyaratan yang dilampirkan tidak lengkap. Sebagai contoh, terdapat surat pernyataan dari Kepala OPD yang belum ditandatangani.

Selain itu, juga ada yang dikarenakan masalah kualifikasi Pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan. “Ada beberapa hal yang lain membuat peserta dicoret dari tahapan rekrutmen PPPK di lingkup pemkab,” ungkapnya.

Meski telah dicoret, Pramono mengakui masih ada peserta yang dinyatakan gagal, namun ada kesempatan mengajukan keberatan melalui masa sanggah. Pengajuan dilaksanakan mulai 1-4 November 2024.

“Sekarang masih dalam proses dan kalau ada yang mengajukan keberataan maka akan dipreoses sesuai dengan semestinya,” kata Pramono.

Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan, di tahun ini ada tambahan pegawai melalui rekrutmen CPNS dan PPPK. Ia meminta kepada Masyarakat untuk berhati-hati adanya modus penipuan berkedok penerimaan pegawai. Biasanya, sambung dia, cara ini dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab dengan dalih bisa memuluskan dalam seleksi, tapi meminta imbalan tertentu.

Susmiarto menegaskan, proses tahapan seleksi langsung ditangani oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, proses seleksi sangat bergantung dengan kemampuan masing-masing peserta.

“Tidak ada yang bisa membantu atau titip-titipan untuk lolos jadi CPNS atau PPPK. Wong saat keluar tes sudah bisa diketahui hasilnya. Jadi, kalau ada iming-iming akan membantu jelas penipuan,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.