Pendaki Ilegal Merapi Dijatuhi Sanksi Bersih-Bersih hingga 48 Kali
TNGM memberi sanksi sosial kepada 14 pendaki ilegal Merapi, mulai dari bersih-bersih kawasan konservasi hingga masuk daftar hitam tiga tahun.
-
Harianjogja.com, BANTUL–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menerapkan sistem pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara daring melalui Sistem Pengawasan Pemilihan (Siswalih). Sistem tersebut diterapkan agar pengawasan Pilkada dapat dioptimalkan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul, Dewi Nurhasanah menyampaikan sistem tersebut merupakan sistem yang digagas Bawaslu RI untuk pengawasan Pilkada 2024 secara serentak di Indonesia.
“Ini sebagai upaya mempercepat informasi hasil pengawasan secara berjenjang sampai tingkat pusat,” ujarnya, Minggu (3/11/2024).
Dia menuturkan sistem tersebut nanti akan digunakan oleh pengawas Pilkada dari tingkat kecamatan, desa, hingga tempat pemungutan suara (TPS). Dia menuturkan, nanti pengawas TPS akan melaporkan secara online hasil pengawasan melalui aplikasi tersebut. Kemudian, aplikasi tersebut akan meneruskan laporan tersebut kepada pengawas Pilkada di atasnya secara berjenjang.
“Dengan begitu laporan [pengawasan Pilkada] dapat langsung diketahui oleh pengawas diatasnya,” imbuhnya.
BACA JUGA: Alasan Joko-Rony Pilih Tak Ambil Jatah Pertama Kampanye Terbuka Pilkada Bantul 2024
Dia menuturkan pengawasan Pilkada menggunakan aplikasi tersebut akan dimulai pada masa tenang pada 24 November 2024 hingga masa perhitungan suara. Saat itu, menurut Dewi, pengawas TPS akan mengelilingi lokasi sekitar TPS untuk memastikan tidak ada pelanggaran Pilkada selama masa tenggang, antara lain kampanye selama masa tengang, potensi pemberian barang atau uang pada pemilih.
“Pengawas TPS juga akan memastikan tidak ada potensi gangguan terhadap pelaksanaan pemungutan suara,” katanya.
Sementara Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan saat ini pengawas TPS dituntut untuk memahami tata cara prosedur pemungutan hingga penghitungan suara. Selain itu, pengawas TPS juga harus memahami pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
“Pengawas TPS juga harus menguasai pelaporan hasil pengawasan, baik itu yang berbentuk laporan hasil pengawasan [tertulis] maupun dalam bentuk laporan secara online,” ujarnya.
Karena itu, menurut Didik untuk mengoptimalkan pengawasan tahap pemungutan dan perhitungan suara, Bawaslu Bantul akan menggunakan aplikasi Siswalih. Dia menuturkan pihaknya akan memberikan pembekalan untuk penggunaan aplikasi tersebut kepada seluruh pengawas TPS. Nantinya, pengawas TPS juga akan diminta untuk membuat akun Siswalih pada 5 November 2024. Kemudian, proses penguatan dan simulasi pengisian dan pelaporan menggunakan aplikasi tersebut juga akan dilakukan. (Sterani Yulindriani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
TNGM memberi sanksi sosial kepada 14 pendaki ilegal Merapi, mulai dari bersih-bersih kawasan konservasi hingga masuk daftar hitam tiga tahun.
Jan Olde Riekerink, mantan pelatih Dewa United, diusulkan mengisi posisi kepala pengembangan pemain muda Ajax.
Marc Marquez menanggapi rumor pensiun dari MotoGP. Pembalap Ducati itu masih memiliki kontrak hingga 2028.
Indonesia gagal meraih penghargaan AFC Awards 2026 meski masuk nominasi pembinaan sepak bola akar rumput. Myanmar meraih Bronze.
Hujan deras membuat FP1 F1 GP Las Vegas terganggu. Tak satu pun dari 22 pembalap menyelesaikan putaran penuh.
PSIM Jogja menghadapi Persik tanpa penonton. Laskar Mataram yang berada di peringkat ke-17 membutuhkan poin untuk keluar dari zona degradasi.