Capaian SAKIP Tahun 2024 Menurun, Pemkab Bantul Melakukan Evaluasi

Harianjogja.com, BANTUL–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengevaluasi capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dicapai tahun 2024. Evaluasi dilakukan karena terjadi penurunan SAKIP di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. 

Pemkab Bantul mencatat capaian SAKIP tahun 2024 mencapai 81,27 poin. Sementara tahun 2023 mencapai 82,74 poin. Meski begitu, dengan capaian tersebut, tahun ini Pemkab Bantul masih mendapat tingkat akuntabilitas A. 

BACA JUGA: Banyak Jalan Gelap, Bantul Masih Butuh Ribuan LPJU

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja menyampaikan, penurunan SAKIP tersebut mendorong Pemkab melakukan evaluasi terhadap capaian tersebut. Dia menuturkan, evaluasi tersebut dilakukan agar pelayanan pada masyarakat dapat meningkat. 

"Kami berharap dengan SAKIP, kegiatan ini bisa meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah agar tepat sasaran dan berorientasi pada hasil," katanya dalam Forum Konsultasi Publik Sekretariat Daerah Bantul 2024 di Gedung Induk Lantai III Mandhala Saba Madya Parasamya, Rabu (6/11/2024). 

Agus menjelaskan, capaian SAKIP di Bantul tersebut dinilai dengan beberapa indikator. Antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas dan kinerja internal.

Dia menuturkan, SAKIP akan menjamin pemerintahan dijalankan dengan bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, integrasi pelayanan publik dilakukan melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. "Penerapan anggaran berbasis kinerja juga diintegrasikan," ujarnya.

Dengan begitu, menurut Agus, penggunaan keuangan negara yang tercatat dan terlaporkan sesuai dengan ketentuan akan menjamin kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah. "Endingnya layanan kita semakin baik, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DIY, A. A. Suwantoro menyampaikan, capaian SAKIP mendorong dan menguatkan pertanggungjawaban untuk peningkatan kinerja. Menurutnya, SAKIP juga terkait dengan akuntabilitas yang ada dalam reformasi birokrasi. 

Dia mengatakan, evaluasi peningkatan capaian SAKIP nanti harus berdampak pada peningkatan layanan masyarakat. "Reformasi birokrasi ini merupakan upaya mengembalikan birokrasi pada fitrahnya, yaitu dengan memberi pelayanan terbaik pada masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.