KUHP Baru Kenalkan Pidana Kerja Sosial, Warga Diberi Pemahaman
Penyuluhan hukum di Keparakan mengenalkan pidana kerja sosial dalam KUHP baru sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif.
ILustrasi Politik uang/JIBI-Reuters
Harianjogja.com, BANTUL--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul akan melakukan patroli selama masa tenang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi "serangan fajar," atau politik uang.
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan serangan fajar dan politik rawan terjadi menjelang pemungutan suara. Pihaknya akan melakukan patroli untuk mengantisipasinya. Dia menuturkan patroli akan dilakukan dengan tim sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.
"Patroli akan dilakukan disetiap jenjang hingga pengawas TPS, selama masa rawan, masa tenang," katanya, Selasa (12/11/2024).
Selama masa tenang hingga pemungutan dan perhitungan suara, akan ada 51 orang pengawas tingkat kapanewon, 75 orang pengawas tingkat kalurahan dan 1.487 pengawas TPS yang akan dikerahkan.
Menurut Didik, pengawas tingkat kalurahan dan TPS memiliki peran penting untuk mengantisipasi serangan fajar dan politik uang menjelang pemungutan suara.
"Pengawas TPS bukan orang asing, mereka orang di lingkungan itu, kita minta mereka memasang telinga ketika ada informasi atau potensi terjadi politik uang," ujarnya.
BACA JUGA: Bawaslu Bantul Tindak Lanjuti Enam Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Sementara menurut Didik, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan adanya pelanggaran Pilkada berupa politik uang. Namun, sebelumnya ada informasi mengenai dugaan politik uang berupa pemberian sembako dari salah satu pasangan calon di dua kapanewon. Namun, Bawaslu Bantul tidak dapat menemukan alat bukti terhadap dugaan tindakan tersebut.
"Ada [informasi] pembagian sembako, ketika kita turun ke locus, sudah tidak ada," katanya.
Didik mengaku pihaknya kesulitan mengumpulkan alat bukti guna membuktikan dugaan tindakan tersebut. Padahal, menurut Didik, ketika alat bukti tidak ada, maka dugaan tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.
Dia pun berharap masyarakat tetap dapat memberikan informasi atau laporan kepada Bawaslu Bantul apabila ada dugaan politik uang di lingkungan sekitar.
"Kalau identitasnya tidak ingin diketahui, bisa memberikan informasi ke kami [dugaan politik uang]," katanya.
Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi dan laporan dugaan politik uang yang masuk ke Bawaslu Bantul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penyuluhan hukum di Keparakan mengenalkan pidana kerja sosial dalam KUHP baru sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif.
Portugal vs Spanyol di 16 besar Piala Dunia 2026. Oyarzabal percaya diri, cek prediksi skor dan susunan pemain.
Prabowo dan PM Singapura Lawrence Wong bertemu di Leaders’ Retreat 2026 Jakarta, bahas kerja sama strategis dan proyek bilateral.
Jokowi mulai safari politik ke sejumlah daerah usai Lampung. PSI jadi titik awal, partai lain ikut memberi respons.
Menpar dorong integrasi Pokdarwis dan koperasi untuk perkuat desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Mendikdasmen ungkap skema kantin dalam program MBG masih dikaji, bantuan hanya untuk siswa yang membutuhkan.