Kebutuhan Susu dalam Negeri Tak Perlu Impor, Fapet UGM Usulkan Optimalisasi Produksi Peternak Lokal

Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana impor susu yang akan dilakukan dalam rentang 2025-2029 dinilai terlalu terburu-buru tanpa memperhatikan kesiapan sistem peternakan secara holistik. Alih-alih mengimpor, pemerintah bisa mengoptimalkan produksi susu dari lokal.

Menko Bidang Advokasi dan Pergerakan BEM Fakultas Peternakan (Fapet) UGM, Muhammad Bagus Hendra, menjelaskan masih ada beberapa kendala dalam pengembangan susu di tanah air, seperti terbatasnya infrastruktur, produktivitas rendah serta konsumsi susu per kapita yang juga masih rendah.

BACA JUGA: 2 Fakultas di UGM Beri Makanan Bergizi Gratis untuk Mahasiswa Saat Ujian

“Ada data misalnya 90 persen peternak tidak menggunakan teknologi yang tergolong kompleks, seperti pendinginan susu dalam tangki air dan mesin perah susu otomatis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

Saat ini sentra produksi susu juga masih terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketiga provinsi ini menyumbang sekitar 97% dari total populasi sapi perah nasional. Dengan kondisi tersebut maka perlu dipikirkan membangun persusuan di luar Jawa dari hulu ke hilir.

“Untuk itu, BEM Fapet UGM mengusulkan beberapa hal, seperti restrukturisasi tataniaga bahan baku lokal dengan memprioritaskan kebutuhan nasional, contohnya dengan bungkil sawit serta peningkatan kualitas peternak lokal melalui pendampingan intensif dari dinas peternakan,” katanya.

Guru Besar Fapet UGM, Tridjoko Wisnu Murti, menuturkan pemahaman asal susu hanya terbatas dari sapi Friesian Holstein (FH) atau hitam-putih saja yang berjumlah 580.000 ekor. Padahal, ternak yang bisa menghasilkan susu, seperti sapi selain FH, kerbau, kambing, domba dan kuda.

“Jika semua diberdayakan sebagian saja dan dengan hitungan produksi tidak terlalu tinggi, masih mampu menghasilkan ketersediaan susu dalam negeri sebesar 9-10 juta. Artinya dengan yang ada di dalam negeri bisa tersedia untuk konsumsi susu harian setara 30 liter per kapita. Itu berarti tidak perlu impor,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Program Sekretariat Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Fajar Wahyudi, megatakan program susu gratis perlu dilihat dalam konteks pengembangan industri persusuan di Indonesia, yang saat ini memang masih defitis.

“Produksi susu nasional saat ini masih defisit sekitar 3,7 juta ton. Kebutuhan susu nasional sekitar 4,7 juta ton, sedangkan produksi nasional baru mencapai 1 juta ton,” kata dia.

Maka diperlukan strategi dan kebijakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam produksi susu nasional baik di hulu maupun hilir. Ia mencontohkan adanya upaya perbaikan susu segar, diversifikasi dan inovasi produk.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.