Ketua MPR RI Bertemu Sri Sultan HB X, Ini yang Dibahas

Harianjogja.com, JOGJA—Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X pada Rabu (11/12/2024) di Kraton Kilen.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam itu keduanya membahas berbagai topik, mulai dari sejarah perjuangan Indonesia hingga tantangan dalam menjaga budaya dan tradisi di tengah perkembangan zaman.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara MPR RI dengan Kraton Yogyakarta, sebuah institusi yang telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia.

"Kami banyak berdiskusi dengan Ngarso Dalem tentang banyak hal, termasuk sejarah Republik Indonesia, masa perjuangan dahulu, serta tradisi orangtua kita yang berhubungan dengan menjaga kesehatan dan kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzani juga menyampaikan bahwa MPR RI perlu bekerja sama dengan Kraton Yogyakarta untuk menjaga nilai-nilai bangsa yang terkandung dalam budaya Jawa.

"Kraton Yogyakarta adalah bagian dari kebanggaan bangsa yang memiliki kontribusi besar dalam pengintegrasian budaya Jawa dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai lembaga negara yang menjaga nilai-nilai bangsa, kami harus berkolaborasi dengan Kraton," kata Muzani.

Muzani juga menyinggung peran Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Ngarso Dalem, yang memimpin Kraton Yogyakarta dan juga sebagai Gubernur DIY. Menurut Muzani, tugas Ngarso Dalem sangat berat karena beliau tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelestarian tradisi dan budaya Kraton, tetapi juga mengendalikan pemerintahan di tingkat provinsi.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa pentingnya menjaga tradisi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Sultan menyebutkan bahwa tradisi yang ada tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang stagnan, melainkan harus mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman.

"Tradisi dulu itu kan dibangun dalam konteks zaman pertanian, tapi sekarang bagian dari pertanian itu menjadi bahan baku industri. Tantangannya adalah bagaimana budaya pertanian yang dulu sangat lekat dengan masyarakat bisa mengalir sebagai pemahaman terhadap perubahan zaman yang terjadi," kata Sultan.

Menurut Sultan, perkembangan zaman mengharuskan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut, tanpa mengabaikan akar budaya yang telah ada. "Budaya terus berkembang dan tumbuh, tidak stagnan. Kami harus memikirkan bagaimana agar budaya tersebut bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.