Pemkab Bantul Gunakan Dana BTT untuk Obati Sapi Terkena PMK

Harianjogja.com, BANTUL— Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan akan mencairkan anggaran biaya tidak terduga (BTT) untuk mengobati sapi yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Anggaran BTT itu juga digunakan untuk disinfeksi kandang ternak sapi sebagai upaya menekan laju PMK di Bumi Projotamansari.

"Ada BTT. Kita bisa gunakan BTT. Jadi BTT itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan darurat. Dan ternyata ini ada bencana meskipun skalanya kecil," kata Halim ditemui, di Mapolres Bantul, Senin (13/1/2025) sore.

Terkait dengan besaran BTT yang akan dicairkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul Joko Waluyo di tempat yang sama menyatakan saat ini pihaknya masih menghitung besarannya. "Kami masih menghitung kebutuhan untuk obat dan disinfektan. Yang jelas, tidak besar. Tidak sampai Rp500an [Rp500 juta], katanya.

BACA JUGA : PMK Merebak di DIY, Ini Langkah Penanganan Pemda

Pada kesempatan tersebut, Halim menandaskan, penutupan pasar hewan di Kabupaten Bantul harus dilakukan mulai Selasa (14/1/2025). Sebab, saat ini jumlah sapi mati karena PMK cukup banyak yakni mencapai 32 ekor, dan 322 ekor sapi sakit serta 2 ekor sapi dipotong paksa. Diharapkan, dengan penutupan pasar hewan di Kabupaten Bantul akan mampu menekan risiko penularan PMK.

"Biarkanlah selama 14 hari sapi di kandang masing-masing. Dokter hewan kami instruksikan untuk pengobatan dan disinfeksi kepada seluruh kandang, utamanya ternak sapi," ujarnya.

Meski melakukan penutupan pasar dan melakukan pengobatan, Halim menandaskan, Pemkab sejatinya sampai saat ini belum menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk PMK. Namun melihat potensi yang ada, maka kebijakan penutupan pasar hewan harus dilakukan.

"Kalau KLB belum. Tapi ini peristiwa yang berpotensi membahayakan sapi lainnya. Walaupun ini merugikan pedagang dalam jangka pendek, tapi kita harus hindari bahaya  yang lebih besar," tandas Halim.

Sebelumnya, Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan dirinya telah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala DKPP Kabupaten Bantul, Joko Waluyo terkait dengan penanganan PMK.

Termasuk mengenai kemungkinan penutupan pasar hewan untuk memutus penularan wabah PMK dan juga penggunaan anggaran melalui BTT APBD Kabupaten Bantul untuk vaksinasi hewan dan penanganan PMK.

BACA JUGA : Mulai Besok, Pasar Hewan Imogiri Bantul Ditutup, Ini Penyebabnya

"Tapi, semua tergantung dari DKPP. Kemarin memang ada pengajuan izin dari pak Joko Waluyo terkait menutup sementara pasar hewan di wilayah Bantul. Tapi, sekali lagi, untuk jadi tidaknya ditutupnya pasar hewan semua tergantung dari DKPP," kata Sekda Bantul Agus Budiraharja ditemui Harian Jogja, di Bantul , Jumat (10/1/2025).

Agus juga menyatakan Pemkab Bantul siap mengalokasikan anggaran melalui BTT APBD Kabupaten Bantul untuk mendukung penanganan PMK secara lebih masif. Di mana, anggaran itu bisa digunakan untuk vaksinasi dan juga obat untuk mengatasi penularan PMK.

"Saya juga sudah menawarkan ke Pak Joko terkait penggunaan dana BTT untuk menangani PMK. Silakan, kalau memang dibutuhkan anggaran, ajukan BTT. Bisa diupayakan beli vaksin, kita bisa pakai BTT," ungkap Agus.

Harianjogja.com, BANTUL— Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan akan mencairkan anggaran biaya tidak terduga (BTT) untuk mengobati sapi yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Anggaran BTT itu juga digunakan untuk disinfeksi kandang ternak sapi sebagai upaya menekan laju PMK di Bumi Projotamansari.

"Ada BTT. Kita bisa gunakan BTT. Jadi BTT itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan darurat. Dan ternyata ini ada bencana meskipun skalanya kecil," kata Halim ditemui, di Mapolres Bantul, Senin (13/1/2025) sore.

Terkait dengan besaran BTT yang akan dicairkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul Joko Waluyo di tempat yang sama menyatakan saat ini pihaknya masih menghitung besarannya. "Kami masih menghitung kebutuhan untuk obat dan disinfektan. Yang jelas, tidak besar. Tidak sampai Rp500an [Rp500 juta], katanya.

Pada kesempatan tersebut, Halim menandaskan, penutupan pasar hewan di Kabupaten Bantul harus dilakukan mulai Selasa (14/1/2025). Sebab, saat ini jumlah sapi mati karena PMK cukup banyak yakni mencapai 32 ekor, dan 322 ekor sapi sakit serta 2 ekor sapi dipotong paksa. Diharapkan, dengan penutupan pasar hewan di Kabupaten Bantul akan mampu menekan risiko penularan PMK.

"Biarkanlah selama 14 hari sapi di kandang masing-masing. Dokter hewan kami instruksikan untuk pengobatan dan disinfeksi kepada seluruh kandang, utamanya ternak sapi," ucapnya.

Meski melakukan penutupan pasar dan melakukan pengobatan, Halim menandaskan, Pemkab sejatinya sampai saat ini belum menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk PMK. Namun melihat potensi yang ada, maka kebijakan penutupan pasar hewan harus dilakukan.

"Kalau KLB belum. Tapi ini peristiwa yang berpotensi membahayakan sapi lainnya. Walaupun ini merugikan pedagang dalam jangka pendek, tapi kita harus hindari bahaya  yang lebih besar," tandas Halim.

Sebelumnya, Sekda Bantul Agus Budiraharja mengatakan dirinya telah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala DKPP Kabupaten Bantul, Joko Waluyo terkait dengan penanganan PMK.

Termasuk mengenai kemungkinan penutupan pasar hewan untuk memutus penularan wabah PMK dan juga penggunaan anggaran melalui BTT APBD Kabupaten Bantul untuk vaksinasi hewan dan penanganan PMK.

"Tapi, semua tergantung dari DKPP. Kemarin memang ada pengajuan izin dari pak Joko Waluyo terkait menutup sementara pasar hewan di wilayah Bantul. Tapi, sekali lagi, untuk jadi tidaknya ditutupnya pasar hewan semua tergantung dari DKPP," kata Sekda Bantul Agus Budiraharja ditemui Harian Jogja, di Bantul , Jumat (10/1/2025).

Agus juga menyatakan Pemkab Bantul siap mengalokasikan anggaran melalui BTT APBD Kabupaten Bantul untuk mendukung penanganan PMK secara lebih masif. Di mana, anggaran itu bisa digunakan untuk vaksinasi dan juga obat untuk mengatasi penularan PMK.

"Saya juga sudah menawarkan ke Pak Joko terkait penggunaan dana BTT untuk menangani PMK. Silakan, kalau memang dibutuhkan anggaran, ajukan BTT. Bisa diupayakan beli vaksin, kita bisa pakai BTT," ungkap Agus.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.