Efisiensi Berdampak Banyak Pengangguran, APBD Harus Nguripi Rakyat

JOGJA—Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No. 1/2025 berdampak pada banyaknya program pemerintah tak berjalan hingga pengangguran. APBD di daerah harus diarahkan untuk nguripi rakyat sebagai mitigasi dampak negatif ini.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menjelaskan banyak program yang akhirnya tidak bisa jalan akibat efisiensi anggaran. Pemerintahan di daerah belum berani menjalankan program karena masih menunggu refocusing dan arahan dari Pemerintah Pusat.

“Akibat pemotongan anggaran ada tiga, yang pertama karut-marut hukum karena Pemda jadi tidak jelas pedoman mana yang dipakai. Khawatir kita diujung hari diperiksa, jadi temuan. Ada lima surat [pemerintah pusat] yang semua masih berlaku, mana yang harus kita pegang. Akibat kedua adalah banyaknya program tidak bisa dilaksanakan. Ketiga otomatis banyak orang menganggur,” ujarnya dalam DPRD’s Talk Mengawal APBD Untuk Kesejahteraan Rakyat, di Youtube Harian Jogja.

Ia memberi contoh untuk bidang infrastruktur ada sebesar Rp65 miliar yang dipangkas. Maka di situ ada tukang bangunan, juru masak dan lainnya yang mengharap pekerjaan jadi tidak bisa bekerja.

“Danais dari Rp1,4 triliun turun jadi Rp1,2 triliun, terakhir melalui inpres dipotong Rp200 miliar. Banyak pelaku seni, budaya, enggak bisa tampil. Akibatnya ga dapat pendapatan, dalang, wiyogo menganggur,” ungkapnya.

BACA JUGA: Laga Perdana Kembalinya PSS ke Stadion Maguwoharjo, 13.000 Tiket Ludes Terjual

Di tengah pemotongan anggaran ini, pemda harus kreatif menggandeng swasta. Tapi masalahnya swasta pun banyak yang kolaps.

“Banyak yang tutup, tapi Pemda DIY setidaknya bisa menggandeng BUMN yang berkantor di Jogja. Ini PR terbesar kami bagaimana mengatasi problem pengangguran akibat pemotongan anggaran,” katanya.

APBD DIY dari Rp5,6 triliun dipotong Rp265 miliar, masih ada Rp5,3 triliun. Dengan sisa APBD ini, diupayakan bagaimana belanjanya untuk nguripi rakyat. “Membangun [infrastruktur] ya melibatkan rakyat, beli batu bata dari rakyat, belanja dari rakyat, makan-minum dari rakyat kita sendiri. Itu yang bisa menyelamatkan ekonomi kita,” katanya.

Plh Kabid Anggaran Belanja BPKA DIY, Herman Wahyudi, menuturkan pemotongan Rp265 miliar  cukup berat untuk Pemda DIY, karena ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi, “Sekitar 65 persen. Tapi karena sudah masuk di inpres, mau-tidak mau kami melakukan penyesuaiaan. Kemaren kita penyesuaian terhadap pendapatan dan dari sisi belanja dengan merealokasi efisiensi yang ada di daerah,” kata dia.

Selain pemotongan Rp265 miliar, Pemda DIY juga melakukan efisiensi dari kegiatan-kegiatannya sebagai tindak lnajut inpres. Sebesar Rp49 miliar direalokasi untuk menutup layanan yang wajib dipenuhi.

“Misal prioritas untuk pendidikan kan ada mandatory spending 20 persen, kalau ada efisiensi di bidang pendidikan harus masuk ke situ lagi. Lalu kesehatan, mandatory-nya pelayanan minimal harus terpenuhi,” ungkapnya.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo, berharap pemerintah bisa menjelaskan dengan baik narasi di balik pemotongan anggaran agar masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang cukup dan bisa memitigasi bersama.

“Yang kali ini terjadi kita sama-sama tidak tahu, ekonom pun tidak tahu realokasinya seperti apa, narasinya seperti apa tidak jelas. Ini yang perlu dijelaskan dan terbuka untuk ditanggulangi bersama. Sehingga yang muncul adalah pemahaman bersama untuk menyelesaikan permsalahan melalui gotong royong,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.