Bantul Targetkan Semua Transaksi Keuangan Digital pada 2027
Pemkab Bantul menargetkan transaksi keuangan OPD, parkir, dan layanan becak listrik menggunakan sistem digital mulai 2027.
Ilustrasi traveling/Reuters
Harianjogja.com, BANTUL–Pemerintah Kabupaten Bantul meminta sejumlah hotel yang tak berizin di wilayahnya segera melengkapi legalitas. Keberadaan hotel ilegal itu diprotes oleh PHRI wilayah setempat lantaran menggerus pasar mereka dan tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala DPMPTSP Bantul, Annihayah mengimbau pemilik hotel tanpa izin untuk segera mengurus legalitas usaha mereka mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga izin operasional lengkap. “Silakan segera mengurus izin melalui OSS,” jelasnya, Selasa (13/5/2025).
Kepala Satpol PP Bantul, Raden Jati Bayubroto menyatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait keberadaan hotel yang tak berizin itu. “Namun, informasi ini akan kami gunakan sebagai bahan awal koordinasi dengan OPD teknis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Satpol PP hanya menjadi unsur pendukung dalam penegakan perda, dan tindakan akan diambil setelah rekomendasi dari dinas terkait. "Segera akan kami koordinasikan," katanya.
BACA JUGA: PHRI Bantul Minta Hotel dan Restoran Tak Berizin Segera Ditertibkan
Ketua PHRI Bantul, Yohanes Hendra menyebut ada sekitar 90 hotel ilegal yang beroperasi dengan kedok indekos harian. Ia menilai keberadaan hotel-hotel tak berizin ini tidak hanya merugikan pengusaha hotel resmi, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Bantul.
"Hotel tak berizin ini marak, terutama yang menyamar sebagai kostel. Mereka bekerja sama dengan platform daring, tapi mereka tidak peduli soal legalitas," kata Yohanes.
Menurutnya, banyak konsumen tertipu karena tampilan daring hotel yang menyesatkan. Harga murah yang ditawarkan sekitar Rp180.000 per malam tapi tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan. “Ini sama seperti modus penipuan yang biasa temui di luar negeri. Foto bagus, tapi kenyataannya zonk,” ujarnya.
Selain merugikan konsumen, hotel ilegal ini juga tak memberikan kontribusi terhadap PAD. “Kami yang resmi harus bayar pajak dan promosi, mereka tidak. Ini sangat tidak adil,” jelasnya.
Yohanes mengaku sudah berkoordinasi dengan DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP untuk penindakan. Ia mendorong pemerintah daerah bertindak tegas. “Kalau indekos tentu minimal per bulan bukan harian. Kalau tidak berizin, tutup saja sampai mereka melengkapi,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul menargetkan transaksi keuangan OPD, parkir, dan layanan becak listrik menggunakan sistem digital mulai 2027.
Dewa United kalah 0-1 dari Persita pada pekan ke-10 Super League 2026/2027. Gol Rayco Rodriguez dan kartu merah Noah Sadaoui mewarnai pertandingan.
Veda Ega Pratama finis ke-14 Practice Moto3 Portugal 2026 di Sirkuit Algarve dan mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua.
Hasil undian UEFA Nations League 2026-2027 mempertemukan Spanyol dengan Prancis dan Inggris melawan Norwegia di perempat final.
PSS Sleman kalah 0-3 dari Arema FC. Caretaker Demerson Bruno Costa meminta maaf kepada suporter dan mengajak tim bekerja lebih keras.
Moh Zaki Ubaidillah mengalahkan Toma Junior Popov 21-8, 21-9 untuk melaju ke semifinal Hong Kong Open 2026.