Puncak Kemarau Agustus, Warga Gunungkidul Diminta Hemat Air
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Petani di Padukuhan Bedil Kulon, Rejosari, Semin sedang memanen padi untuk hasil di masa tanam kedua. Senin (16/6/2025)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul mencatat di masa tanam kedua ada lahan padi seluas 11.170 hektare yang siap panen. Panen raya sudah berlangsung sejak akhir Mei hingga Juli 2025 mendatang.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi mengatakan, sejumlah petani di beberapa wilayah seperti di Kapanewon Semin, Ngawen hingga Playen sudah memasuki panen raya padi di masa tanam kedua. Berdasarkan pada hasil pendataan yang telah dilakukan ada lahan seluas 11.170 hektare lahan ditanami padi.
Menurut dia, panen di musim tanam kedua berlangsung baik. Rismiyadi tidak menampik ada serangan hama, tapi dapat dikendalikan sehingga pertumbuhan tanaman padi dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya bisa dioptimalkan.
“Sudah mulai dihitung dan hasil dari pengubinan yang dilakukan, satu hektare lahan padi mampu menghasilkan 7,1 ton gabah kering giling,” kata Rismiyadi, Senin (16/6/2025).
Ia mengakui belum semua wilayah memasuki masa panen. Diperkirakan panen raya di masa tanam kedua masih akan berlangsung hingga akhir Juli mendatang.
Diharapkan dengan tambahan hasil panen ini semakin memperkuat posisi Gunungkidul sebagai salah satu sentra pangan di DIY. Di 2025, ada target untuk menghasilkan 290.000 gabah kering giling dari lahan padi di Bumi Handayani.
Adapun hasilnya diperoleh panen seberat 269.841 ton gabah kering giling.
BACA JUGA: Tekankan Ketahanan Pangan, GKR Hemas Kunjungi Petani Bawang di Klayar Gunungkidul
Capaian ini sudah memenuhi 85% target hasil panen sepanjang 2025. Oleh karena itu, Rismiyadi optimistis akan kembali meraih surplus beras di tahun ini, sama seperti dengan periode sebelumnya.
“Kurang 15% lagi, maka bisa memenuhi target panen di tahun ini. kami yakin bisa terpenuhi karena panen di Gunungkidul bisa sampai tiga kali,” katanya,
Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengatakan, terus berupaya meningkatkan produktivitas padi. Namun, hasilnya masih fluktuatif karena sebagai contoh di 2020 produksinya menembus 290.619 ton gabah kering giling.
Setahun berikutnya menjadi 301.160,97 ton. Di 2022 produktivitas terus naik menembus 301.356 ton dan 2023 mencapai 306.415 ton gabah kering giling. Namun, di tahun lalu, produksinya menurun karena hanya mencapai 269.841 ton gabah kering giling.
Menurut dia, penurunan terjadi di 2024 karena terjadi anomaly cuaca. Tahun lalu terjadi perubahan cuaca disebabkan kemarau panjang. Sebagai dampaknya, hujan yang datang mundur dari biasanya, sedangkan durasinya juga lebih pendek dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau hasil panen di masa tanam pertama tahun ini bagus karena ditopang sejumlah faktor. Selain cuaca yang tergolong bagus, serangan hama terhadap tanaman padi juga dapat ditanggulangai dengan baik,” kata Raharjo. (David Kurniawan)
Foto
Harian Jogja/David Kurniawan
Petani di Padukuhan Bedil Kulon, Rejosari, Semin sedang memanen padi untuk hasil di masa tanam kedua. Senin (16/6/2025)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul meminta warga menghemat air saat puncak kemarau Agustus 2026. Sebanyak 184 tangki air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak kekeringan.
Sebanyak 28 UMKM kuliner binaan Pemkot Jogja mengikuti kurasi produk untuk meningkatkan kualitas dan membuka akses pasar lebih luas.
Kejagung memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan TPPU Febrie Adriansyah, terdiri atas satu pihak swasta dan dua saksi perbankan.
BGN meminta guru mengedukasi siswa agar MBG dikonsumsi sesuai ketentuan dan tidak dibawa pulang karena berisiko memicu keracunan.
IHSG ditutup turun 1,53% ke 6.267,88. Pasar menanti hasil tinjauan MSCI Agustus yang diumumkan 12 Agustus 2026.
Belanja pegawai Kulonprogo masih di atas 30% APBD. DPRD mendorong efisiensi birokrasi dan penguatan PAD tanpa mengurangi layanan publik.