Krisis Air Bersih Mengancam, Gunungkidul Petakan Sumber Air Baru
BPBD Gunungkidul memetakan sumber air baru di daerah kekeringan sebagai solusi jangka panjang bagi warga yang terdampak musim kemarau.
Foto ilustrasi Koperasi Merah Putih. - Foto dibuat oleh AI/ChatGPT
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul memastikan seluruh koperasi merah putih di setiap kalurahan telah memiliki badan hukum. Hanya saja, untuk pengoperasian masih menunggu launching di tingkat nasional.
BACA JUGA: Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di Semua Kalurahan di Gunungkidul
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Supartono mengatakan, 144 kalurahan di Gunungkidul sudah membentuk koperasi merah putih. Hal ini ditandai dengan adanya musyawarah kalurahan khusus untuk pembentukan.
Tindaklanjut dari pembentukan juga sudah dilakukan mengurus badan hukum sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat. Yakni, proses pendirian koperasi merah putih sudah memiliki akta dari notaris.
“Semua sudah berbadan hukum karena sudah mengantongi akta dari notaris,” kata Supartono saat dihubungi, Kamis (3/7/2025).
Meski demikian, ia mengakui, perkembangan dari pembentukan berhenti pada penerbitan badan hukum koperasi. Adapun operasional, Supartono, belum ada satu pun yang menjalankan unit usaha yang direncanakan.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat proses pembentukan koperasi merah putih terkesan mandek. Pertama, program ini belum dilaunching secara resmi oleh Pemerintah Pusat karena baru dilaksanakan pada 19 Juli 2025.
“Rencananya dilaunching langsung oleh Presiden,” katanya.
Di sisi lain, saat sekarang ada sejumlah kalurahan masih melakukan pemetaan terhadap potensi unit usaha akan dijalankan. Beberapa kalurahan yang memetakan potensi di antaranya Kalurahan Watusigar, Ngawen; Pucung di Kapanewon Girsubo; Baleharjo di Kapanewon Wonosari.
“Jadi belum ada yang beroperasi,” katanya.
Lurah Girimulyo, Panggang, Sunu Raharjo mengatakan, musyawarah kalurahan khusus untuk pembentukan koperasi merah putih sudah dilaksanakan di akhir Mei. Namun hingga sekarang belum ada tindaklanjut untuk pengoperasian.
Rencananya koperasi ini akan menaungi kegiatan seperti perdagangan eceran makanan dan minuman atau opsi mendirikan apotek desa. “Masih terus dikaji,” katanya.
Disinggung mengenai permodalan, Sunu mengaku masih belum tahu menahu. Pasalnya, modal awal dalam pendirian koperasi merah putih di Kalurahan Girimulyo, baru sebatas iurang pokok dari masing-masing anggota sebesar Rp50.000 dan iuran bulan Rp5.000.
“Untuk yang lain belum ada. Sebab, kami masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat. Infonya akan ada bantuan modal, tapi hingga sekarang belum pasti,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul memetakan sumber air baru di daerah kekeringan sebagai solusi jangka panjang bagi warga yang terdampak musim kemarau.
DPRD Bantul meminta seleksi Pilur 2026 berlangsung transparan dan objektif jika bakal calon lurah melebihi lima orang di satu kalurahan.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta perguruan tinggi mengintegrasikan sains, agama, dan Pancasila untuk mencetak SDM unggul.
Kredivo menghentikan sementara penagihan dan menonaktifkan debt collector usai dugaan pelanggaran penagihan di Purworejo.
Film dokumenter Jalan Pulih terkurasi di Djourno Fest 2026. Karya ini mengangkat perjuangan perempuan dengan disabilitas psikososial dan makna pemulihan.
Dewan Pendidikan DIY menyoroti dugaan ketidaksetaraan fasilitas belajar siswa non muslim di SMA Negeri dan meminta seluruh sekolah memenuhi hak belajar setara.