Gagasan Program Pembagian e-KTP Dukcapil Sesuai Ulang Tahun Direspons Positif oleh Komisi A DPRD Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bantul, mewacanakan program pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kepada warga yang sedang berulang tahun.

Kepala Dukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo menyampaikan program ditujukan untuk remaja yang baru mengjinjak umur 17 tahun.

BACA JUGA: Polsek Sewon Tangkap Dua Penipu Modus COD di Rumah Kontrakan

"Ini ada inovasi baru, kita dapat dari Pemkab Klaten, jadi e-KTP diberikan kepada warga yang ulang tahun dan mendapat ucapan ulang tahun dari Bupati, dengan biaya dari Pemkab. Kita sedang mewacanakan itu," ucap Kwintarto saat ditemui pada Selasa (8/7/2025).

"Prosesnya, nanti mereka remaja yang 16 tahun melakukan perekaman KTP lalu, setahun berikutnya dia akan dapat ucapan ulang tahun dan mendapat e-KTP, kemudian mereka juga akan mendapat beberapa lampiran terkait administrasi kependudukan," katanya.

Ia menjelaskan program ini bisa mendukung proses sosialisasi pengurusan administrasi kepada remaja yang baru saja memiliki e-KTP, seperti update data pendidikan dan juga pekerjaan.

Kemudian kata Kwintarto, progam ini juga bisa untuk pendekatan langsung Bupati kepada warga. "Jadi di data pendidikan dan pekerjaan itu sering kosong, dengan lampiran saat ulang tahun itu, semoga mereka bisa memahami pengurusan adminduk."

"Lalu, saya rasa ini bisa jadi momen kedekatan Bupati kepada warga, jadi kan mereka senang saat ulang tahun mendapatkan ucapan dan doa dari Bupati," lanjut Kwintarto.

Ia menjelaskan program ini sudah di koordinasikan dengan pihak Komisi A DPRD Bantul. "Ini yang sudah kita share ke Komisi A, semog bisa segera direalisasikan. Karena ini biaya pengiriman dan lain-lain per e-KTP cuma 10 ribu," ujarnya.

Dukungan Dewan

Sementara itu, Ketua Komis A DPRD Bantul, Jumakir, menanggapi bahwa program dari Dukcapi tersebut dianggap penting. Kata Jumakir, mau tidak mau program ini harus didukung, karena menurutnya administrasi pendudukan harus melibat seluruh sektor.

"Saat ini fasilitas di Dukcapil butuh dukungan dari pemerintah termasuk kamera, dan alat lainnya. Ini harus di selesaikan sama-sama."

"Kemudian soal IKD juga harus kita bicarakan, seperti jemput bolanya dari sore sampai malam, kalau nunggu warga yang ke kantor Dukcapil pasti tidak mungkin," ucap Jumakir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.