Simulasi Bencana di Kepatihan Tingkatkan Kesiapsiagaan Penyelamatan
Pemda DIY gelar simulasi bencana gempa di Kompleks Kepatihan untuk tingkatkan kesiapsiagaan. ASN dilatih penyelamatan diri dan penanganan darurat di Yogyakarta.
Warga Karangwuni beraudiensi dengan Pemda DIY terkait uang ganti rugi JJLS, di Kepatihan, Rabu (23/7/2025)./ist Humas Pemda DIY
Harianjogja.con, JOGJA—Sekitar 400 warga Karangwuni, Wates, Kulonprogo, belum mendapatkan uang Ganti rugi proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Padahal, Izin Penggunaan Lahan (IPL) sudah tak berlaku sejak 2022 silam, sehingga pemerintah tidak bisa serta-merta mencairkan uang ganti rugi tersebut.
Salah satu warga Karangwuni terdampak JJLS, Eko Yuliyanto, menjelaskan terdapat sekitar 400 warga yang sampai saat ini belum menerima uang ganti rugi. “Satu desa kurang-lebih 400-an KK. Per meter ada yang Rp2-Rp3 juta, nominalnya beda-beda tergantung luasan,” ujarnya saat ditemui usai audiensi dengan Pemda DIY di Kepatihan, Rabu (23/7/2025).
BACA JUGA: Seusai Diperiksa, Ijazah Jokowi Disita Tim Penyidik
Ia berharap pemerintah bisa segera memberikan ganti rugi tersebut. Ia pun mengancam jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah maka warga akan memblokir JJLS di wilayahnya. “Kami menanyakan [ganti rugi], kalau tidak ada kami akan memblokir,” tegasnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Tri Saktiyana, menuturkan belum dicairkannya uang ganti rugi disebabkan keterbatasan anggaran. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga efisiensi anggaran saat ini membuat uang ganti rugi tersebut belum bisa terbayarkan.
“IPL terbit 2019, lalu Covid-19, ada gonjang-ganjing refocusing anggaran dan sebagainya. Sedangkan IPL berlakunya hanya dua tahun, ini sudah lewat. Kalau secara formal, IPL harus diperbarui, tapi itu butuh waktu, tenaga dan biaya, padahal sekarang kita juga sedang efisiensi,” ujarnya.
Maka terkait hal ini, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan semua pihak terlibat mulai dari internal Pemda DIY hingga pemerintah pusat. JJLS sendiri merupakan jalan nasional yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembiayaannya kolaborasi antara APBN dan APBD DIY.
“Kami akan berkoordinasi intensif sampai minggu kedua bulan Agustus, nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa. Tapi intinya tidak ada penyelewengan anggaran atau didepositokan. Kita sudah diperiksa inspektorat dan memang tidak ada uangnya,” paparnya.
BACA JUGA: Terkena Efisiensi, Danais untuk Gunungkidul Dipangkas Rp11 Miliar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti, untuk memperbarui IPL harus memastikan dulu pemerintah pusat ada kegiatan peningkatan jalan di lokasi tersebut atau tidak. “Jadi harus koordinasi dulu dengan pusat,” katanya.
Adapun panjang JJLS Garongan-Congot sepanjang 19 km, dengan lahan yang belum terbebaskan sepanjang 7 km. “Tapi itu ada dua blok. Saya belum bisa menargetkan dibebaskannya kapan karena harus ketemu dengan pusat dulu, kemungkinan minggu depan atau awal Agustus,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY gelar simulasi bencana gempa di Kompleks Kepatihan untuk tingkatkan kesiapsiagaan. ASN dilatih penyelamatan diri dan penanganan darurat di Yogyakarta.
KPK memeriksa lima ASN BPK RI sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Kabupaten Muara Enim setelah menggeledah rumah Anggota V BPK RI Bobby Adh
Amri/Nita tersingkir di 32 besar Japan Open 2026 usai kalah 18-21, 21-23 dari unggulan Prancis. Kesalahan sendiri & ketidaktenangan jadi penyebab kekalahan.
Mbappe gagal tambah gol di semifinal, rating 5,8 & akui kelemahan Prancis lawan Spanyol. Posisi top skor terancam Messi. Prancis kalah 0-2.
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai US$444,4 miliar atau Rp7.946,6 triliun per Mei 2026. Rasio terhadap PDB tercatat 29,9 persen dan ma
Hainan larang penjualan mobil bensin mulai 2030, target 45% EV. China uji coba elektrifikasi di provinsi kepulauan dengan insentif & kemandirian energi 54%.