Bantul Bangun 20 Kolam Ikan per Kalurahan, Produksi Ditarget Naik
Sebanyak 20 kalurahan di Bantul menerima program budi daya ikan tematik dari KKP dengan pembangunan sedikitnya 20 kolam ikan di tiap kalurahan.
Warga melintas di areal pertanian yang dikosongkan dan ditumbuhi rumput liar di kawasan Pleret, Bantul akibat kekurangan pasokan air irigasi, Rabu (30/7/2025). /Harian Jogja-Yosef Leon.
Harianjogja.com, BANTUL—Puluhan hektare lahan pertanian di Kalurahan Pleret, Bantul, mengalami kekeringan akibat aliran irigasi tidak sampai ke wilayah tersebut. Adapun saluran irigasi tersebut mengalir dari wilayah Karangploso, Sitimulyo, Piyungan. Penyebabnya diduga karena banyak kolam ikan di daerah hilir yang menghambat distribusi air ke sawah-sawah petani.
Perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Padukuhan Kauman, Murdianto menyebutkan kondisi ini sudah berlangsung hampir 20 tahun, sejak gempa bumi 2006 silam. Bahkan tambah parah beberapa waktu belakangan, terutama di musim kemarau seperti sekarang.
“Dulu air dari Karangploso bisa sampai ke sini, tapi sekarang banyak kolam ikan di Sitimulyo dan Jambidan, bekas tambang batu bata yang dijadikan kolam, menyedot air dan akhirnya tidak sampai ke sini. Akibatnya sawah-sawah kami kering,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
BACA JUGA: BNPB Ingatkan Tsunami 50 Sentimeter Tetap Bisa Mematikan: Masyarakat Diminta Waspada!
Ia menyebut lahan pertanian yang terdampak kekeringan luasnya mencapai puluhan hektare. Salah satunya berada di depan SMA Pleret, yang kini dibiarkan kosong karena tak bisa ditanami.
“Petani sudah tidak kuat kalau harus pakai air sumur, karena hasilnya tidak sebanding sama biayanya. Padahal kami tidak minta bantuan macam-macam. Cukup ada air, kami bisa hidup,” katanya.
Murdianto berharap pemerintah menertibkan kembali jalur air agar distribusi ke wilayah pertanian di Pleret bisa normal. Ia menekankan pentingnya ketersediaan air bagi kelangsungan sektor pertanian, yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional.
Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Bantul, Wartini mengakui adanya kendala dalam sistem irigasi di wilayah tersebut. Salah satu persoalan teknis muncul dari kondisi Bendung Ketonggo, Pleret yang konstruksinya saat ini masih bersifat darurat (semi permanen), sehingga sulit dioperasikan optimal saat musim hujan.
“Kalau musim hujan, banyak sampah dan rumpun bambu menyumbat saluran. Air jadi meluap ke timur. Usulan untuk membangun bendung permanen memang memungkinkan, tapi butuh kajian dan DED (Detail Engineering Design) karena dampaknya luas, termasuk genangan air dan penguatan tebing,” katanya.
Terkait aliran dari Karangploso, Wartini mengatakan distribusi air juga terganggu oleh banyaknya kolam ikan yang tidak membuang airnya kembali ke saluran irigasi, tapi justru ke sungai. Meski sudah dilakukan sosialisasi, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
“Kami sudah beberapa kali ingatkan, tapi kenyataannya, kolam-kolam itu mengambil dan membuang air seenaknya. Ini yang menyebabkan pasokan ke hilir sangat terganggu,” katanya.
DPUPKP Bantul telah melakukan beberapa perbaikan seperti pembangunan dua talang irigasi senilai miliaran rupiah pada 2023. Namun untuk menyelesaikan persoalan distribusi air ke wilayah Kauman dan sekitarnya, dibutuhkan anggaran jauh lebih besar.
BACA JUGA: Menteri Brian Yuliarto Dalami Kasus Dugaan Pelanggaran 16 Guru Besar ULM
“Kalau ada bantuan anggaran dari Pemda dan pusat kami sangat terbuka. Tahun ini saja anggaran kami hanya Rp300 juta. Jadi untuk membangun bendung permanen dan memperbaiki jaringan lama butuh sinergi,” ungkap Wartini.
Ia juga menambahkan ada potensi membangun kembali bendung lama di wilayah Wirokerten, Banguntapan yang dulunya menyuplai air ke sisi barat. Salurannya masih ada dan cukup besar, tinggal reaktivasi dengan konstruksi baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 20 kalurahan di Bantul menerima program budi daya ikan tematik dari KKP dengan pembangunan sedikitnya 20 kolam ikan di tiap kalurahan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.
Menteri PKP Maruarar Sirait optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi FLPP pada 2026 tercapai. Realisasi hingga Juli telah melampaui 111.000 unit.