Mandatori B50 Dinilai Tingkatkan Biaya Perawatan Mesin Diesel
Mandatori B50 dinilai berpotensi menaikkan biaya perawatan mesin diesel, tetapi mampu mengurangi impor BBM dan memperkuat industri sawit nasional.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS). Ist
Harianjogja.com, JOGJA– Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), memastikan telah menindaklanjuti aspirasi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait penguatan sektor pertanian, kelautan, pariwisata, dan infrastruktur kawasan selatan Jawa.
Danang yang juga Ketua DPD Gerindra DIY mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan, serta jajaran teknis terkait.
“Saya sudah kontak Pak Menteri, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), dan juga kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO),” kata Danang atau yang akrab disapa DWS ini saat dikonfirmasi, Minggu (24/8/2025).
BACA JUGA: Sultan HB X: Danais Bukan Kompensasi Politik
Menurut DWS, Menteri PU sudah memberikan respons positif dan meminta Pemda DIY segera mengirimkan usulan resmi terkait titik irigasi dan embung yang perlu dibangun maupun direhabilitasi.
Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan perihal pembangunan Pelabuhan Perikanan. “Pak Menteri menyampaikan silakan nanti berkirim surat saja, usulan tentang irigasi yang perlu perbaikan dan pembangunan embung, kebutuhannya di titik mana saja,” jelasnya.
DWS menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan Dirjen SDA yang menyebut beberapa proyek seperti Kalibawang, Selokan Mataram, dan Selokan Van Der Wijk sudah masuk agenda BBWS Serayu Opak.
Sedangkan titik lain di luar itu, Pemda DIY bisa memanfaatkan Instruksi Presiden (Inpres) agar proses percepatan lebih mudah.
“Dari kepala balai, beliau sudah siap berkoordinasi untuk mengetahui mana letak titik embung yang sesuai kajian pemerintah DIY,” ujar DWS.
Sebelumnya, Sri Sultan HB X menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan irigasi pertanian, pembangunan embung, hingga pelabuhan perikanan di kawasan selatan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Konferensi Pembangunan Infrastruktur DIY-Jawa Tengah Selatan (Jasela) bersama Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, pada Kamis (14/8) lalu.
“Kami punya harapan dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi jaringan irigasi dan embung, pembangunan embung, fasilitas irigasi pertanian modern, serta pusat distribusi regional,” kata Sultan.
Ia menyoroti keterbatasan APBD kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai pembangunan irigasi baru. Kondisi sungai yang mengalami sedimentasi akibat material vulkanik Merapi juga memperparah kerusakan jaringan irigasi.
Selain pertanian, Sultan menyoroti percepatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang tinggal menyisakan 5 km, serta kebutuhan jalur utara–selatan untuk distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Di sektor kelautan, Sultan mengusulkan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Gunungkidul untuk mendukung potensi perikanan tangkap yang mencapai 5.300 ton per tahun.
Sebagai anggota Komisi V, DWS memastikan akan mengawal usulan Pemda DIY agar bisa terealisasi. “Kami siap memfasilitasi agar kebutuhan daerah tersampaikan dan bisa dipenuhi melalui program pusat. Ini penting untuk memperkuat sektor strategis DIY,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mandatori B50 dinilai berpotensi menaikkan biaya perawatan mesin diesel, tetapi mampu mengurangi impor BBM dan memperkuat industri sawit nasional.
Polres Bantul mengungkap penipuan bermodus modal usaha Rp80 juta. Korban kehilangan dua mobil dan BPKB dengan kerugian sekitar Rp100 juta.
Polisi memeriksa kontraktor dan sejumlah saksi untuk mengusut tewasnya bocah 4 tahun yang terjatuh ke lubang proyek di Tebet, Jakarta Selatan.
BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca pada awal Oktober untuk menjaga pasokan air waduk dan mengantisipasi kekeringan di Pulau Jawa.
Taman Pintar Jogja memprioritaskan layanan shuttle dari kantong parkir selama libur sekolah untuk memudahkan akses pengunjung.
Bantuan RTLH Kulonprogo senilai Rp20 juta ditolak sejumlah warga karena tidak mampu menambah biaya renovasi rumah.