Resettlement Imogiri Bukti Keberhasilan Rawat Eks-Transmigran Korban Konflik

Harianjogja.com, BANTUL – Kementerian Transmigrasi RI menyebut program transmigrasi yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu strategi pembangunan nasional untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan masa depan warganya. Kebijakan transmigrasi lokal atau resettlement eks-transmigran adalah salah satunya, yang akibat faktor tertentu ditempuh guna memastikan keberlanjutan program itu. 

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi warga resettlement melalui berbagai program pemberdayaan. Mulai dari pelatihan UMKM, renovasi gedung pusat pemberdayaan masyarakat, hingga perbaikan infrastruktur jalan di lokasi warga bermukim. 

“Orientasi kami jelas meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai realisasi Asta Cita Presiden,” katanya saat meninjau perkembangan kawasan transmigrasi lokal di Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri, Bantul, Sabtu (4/10/2025). 

Di lokasi itu warga eks transmigran dipusatkan di dua lokasi yakni Padukuhan Karangrejek RT 7 dan Padukuhan Mojolegi RT 6. Komunitas di Karangtengah merupakan warga transmigran yang dulu ditempatkan di Aceh, Sampit, dan Papua. Namun akibat konflik sosial, mereka dipindahkan ke Bantul untuk alasan keamanan. Setelah lebih dari satu dekade, mereka kini hidup tenang dan mapan dengan melakoni beragam profesi. 

“Kami melihat mereka hidup aman, nyaman, dan bahagia. Mereka bahkan sudah tidak ingin kembali ke lokasi asal. Di mana pun bumi dipijak, di situ tanah air Indonesia,” ujar Viva Yoga.

Menurutnya, pengalaman pahit akibat konflik sosial telah tergantikan dengan suasana damai dan penuh harapan di Imogiri. “Trauma masa lalu sudah hilang, kini yang ada optimisme dan tadi juga sudah disampaikan aspirasi-aspirasi warga yang ke depan akan kami tindaklanjuti,” tambahnya.

Kepala Subbagian Rencana Program dan Pelaporan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Jogja, Galuh Rahmi Pangesti menyebut, upaya pembinaan di Karangtengah sudah berjalan sejak 2007. Sedikitnya 95 kepala keluarga (KK) eks transmigran telah mendapat pelatihan berkelanjutan, mulai dari manajemen ekonomi rumah tangga, kewirausahaan, hingga pengembangan potensi lokal seperti gamelan, kesenian, dan UMKM.

“Ke depan kami ingin menjadikan potensi lokal sebagai nilai unggulan kawasan di Karangtengah. Setelah Kementerian Transmigrasi berdiri sebagai kementerian tersendiri, program pembinaan akan lebih fokus dan berkelanjutan,” jelas Galuh.

Ia menekankan, misi utama program bukan hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga mengangkat martabat warga eks-transmigran agar mandiri secara ekonomi dan terintegrasi dengan masyarakat sekitar. "Beberapa pelatihan yang kami gelar memang sudah dikhususkan untuk peningkatan kapasitas level dari menengah ke atas," katanya. 

Menurut Galuh, pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas tingkat provinsi dan kabupaten dalam menentukan program pendampingan yang tepat bagi warga transmigran lokal. Hal ini dilakukan guna memastikan kebutuhan warga transmigran lokal terpenuhi baik dari aksesibilitas ekonomi maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan di wilayah itu.

"Karena warga eks transmigran juga sudah berbaur dengan beberapa masyarakat desa di sini, tentu itu akan mempermudah kami untuk bisa mengklasifikasikan kebutuhan mereka dengan melihat potensi yang ada," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.