Target RPJMD DIY Dikejar di Tahun Terakhir, Kemiskinan Jadi Tantangan
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cimahi, Jawa Barat. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, JOGJA—Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DIY masih sangat sedikit yang memiliki Sertifikat Laik Higien Sanitasi (SLHS). Maka dari pemerintah pusat sudah mempercepat proses pengurusannya dan Pemda DIY turut mengawal.
Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan berdasarkan data terakhir, SPPG yang telah memiliki SLHS di DIY baru 16 SPPG. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan SPPG yang sudah berdiri sebanyak 168 SPPG dan yang telah beroperasi sekitar 140 SPPG.
Ia menyampaikan untuk mempercepat pemenuhan SLHS, pemerintah pusat sudah mengeluarkan Surat Edaran yang mempermudah proses pengurusannya. “Sudah ada surat edaran terkait kemudahan untuk pengurusan dari SLHS itu,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Adapun sertifikat yang harus dipenuhi SPPG selain SLHS juga ada sertifikat lainnya yakni Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta sertifikat halal. “Berkaitan dengan penjangkau makanan juga, kadang prosesnya higienis tapi ketika packing tidak menggunakan masker atau sarung tangan,” ungkapnya.
Di samping itu juga dilakukan pelatihan oleh tim percepatan yang melibatkan Dinas Kesehatan dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan penerapan SOP di SPPG. “Jadi ada pelatihannya juga dari Dinas Kesehatan dan lembaga yang mengurusi itu,” kata dia.
Pemda DIY dalam hal ini juga berperan mengawal berjalannya SPPG, dengan koordinasi dan laporan rutin. “Kemarin kami baru bicara dengan koordinator SPPG dari kabupaten-kota. Tiap minggu kita rapat, minggu ini harus sudah berprogress,” ujarnya.
Ia berharap setiap pekan ada penambahan SPPG yang sudah mendapatkan SLHS maupun sertifikat lainnya sehingga keamanan pangan program ini segera lebih terjamin. “Makannya kita target, dari sekian SPPG targetnya berapa mau diselesaikan dan sampai kapan untuk pemenuhan seluruhnya mempunyai SLHS,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RPJMD DIY 2022-2027 masuk tahun terakhir. Pemda optimistis capai target meski kemiskinan dan ketimpangan masih jadi tantangan.
Sebanyak 1.738 SPPG disuspend untuk perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah perketat pengawasan dan buka kanal pengaduan.
Kejagung tegaskan auditor kerugian negara tidak hanya BPK. Simak isi surat edaran terbaru dan penjelasan lengkap terkait Putusan MK 2026.
Bank Jateng resmi meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) UNS dan Gedung UNS Smart yang berlokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Sebanyak 38 jembatan di Gunungkidul mulai rusak ringan hingga sedang. Pemkab pastikan masih aman dan lakukan perbaikan bertahap.
KPK sita kontainer suku cadang ilegal di Semarang terkait kasus korupsi Bea Cukai. Sebelumnya, uang Rp5,19 miliar juga disita.