DPRD DIY Usul Sekolah Pra-Keluarga untuk Cegah Masalah Rumah Tangga
DPRD DIY mendorong pembentukan sekolah pra-keluarga untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan pengasuhan, kesehatan mental, dan kehidupan rumah tangga.
Foto ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis berupa mi ayam lengkap dengan sayur dan kerupuk pangsit serta buah. - dok/Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY mencatat sejumlah siswa menolak menerima makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penolakan itu diduga akibat trauma setelah kasus keracunan, meski terjadi juga di sekolah-sekolah yang tidak terdampak langsung.
“Ada beberapa penerima yang menolak untuk menerima MBG, mungkin karena post trauma. Besok mungkin akan menerima lagi, tapi untuk saat ini masih ada yang belum mau,” ujar Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, Selasa (28/10/2025).
“(Yang menolak) ada di beberapa sekolah secara umum. Bukan hanya yang terjadi kasus keracunan,” tambahnya.
Meski ada penolakan, Suhirman memastikan program MBG tetap dijalankan secara merata di semua sekolah. Menurutnya, program ini tidak hanya tentang penyediaan makanan bergizi, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter.
“MBG itu tidak hanya soal makanan, tapi juga pendidikan tentang bagaimana makan bergizi, cara makan yang benar, dan membentuk kebiasaan baik,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah menyusul rentetan kasus keracunan di sejumlah sekolah yang terjadi dalam dua pekan terakhir.
Suhirman, mengatakan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat koordinasi mingguan bersama para koordinator Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG). Setiap sekolah diminta memastikan standar kebersihan dan keamanan sebelum makanan disajikan.
“Jadi kita koordinasi terus tentang menu, regulasi, dan kesiapan sekolah. Kalau ada kejadian tertentu harus segera dikoordinasikan ke pemerintah daerah, termasuk ke Disdikpora,” ujarnya.
Ia menjelaskan setelah rentetan keracunan di SMAN 1 Jogja dan sejumlah sekolah di Sleman, pihaknya menekankan pembenahan menyeluruh di tingkat pelaksana. Pengawasan kini mencakup higienitas dapur, waktu memasak, hingga pengaturan porsi makanan.
“Kami menekankan agar yang memasak harus sudah pernah dilatih, jam masaknya diatur, dan syarat kebersihan diperhatikan. Kami sudah minta setiap koordinator SPPG melakukan pembenahan,” kata Suhirman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY mendorong pembentukan sekolah pra-keluarga untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan pengasuhan, kesehatan mental, dan kehidupan rumah tangga.
JJLS Kelok 23 dibuka, Dispar Bantul akan mengevaluasi dampaknya terhadap kunjungan wisatawan dan masa depan TPR pantai.
KAI Daop 6 Yogyakarta melayani 1,26 juta penumpang KA jarak jauh pada Agustus 2026, naik 19% dibanding periode sama 2025.
Pelajar Gunungkidul didorong melek politik, memahami etika demokrasi, serta menggunakan hak pilih secara bijak sebagai pemilih pemula.
Suahasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Simak profil, pendidikan, karier, dan pandangan fiskalnya.
TPT lulusan D4-S3 di DIY mencapai 3,94% pada Mei 2026. Disnakertrans DIY menyoroti ketidaksesuaian kompetensi dan kebutuhan industri.