Pemerintah Pusat dan Daerah Sepakat Awasi Penggunaan Bahasa Indonesia

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Pusat melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen dan Pemerintah DIY berkomitmen untuk melakukan pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Upaya itu dilakukan agar Bahasa Indonesia tetap berdaulat di negara sendiri.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen, Imam Budi Utomo mengatakan, dari sisi regulasi penggunaan bahasa Indonesia sebenarnya sudah sangat lengkap. Mulai dari Perpres Nomor 63 tahun 2019 hingga Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia bahkan sampai SE Mendagri.

"Indonesia ini satu-satunya negara yang memiliki regulasi lengkap terkait bahasa mulai dari undang-undang sampai surat edaran. Tetapi belum sepenuhnya diterapkan, karena kita masih sering menyaksikan beberapa nama yang menggunakan bahasa asing," katanya dalam Konsolidasi Daerah tentang Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, Kamis (7/11/2025).

Ia berharap melalui pertemuan tersebut bisa terjalin komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dengan daerah untuk meneguhkan kembali penggunaan bahasa Indonesia. Langkahnya dengan melakukan pengawasan secara bersama-sama dalam menerapkan regulasi yang ada. Tujuannya semata-mata agar Bahasa Indonesia berdaulat di negara sendiri.

"Melalui regulasi ini kami bergandengan tangan dengan daerah untuk mencoba mengutamakan bahasa Indonesia. Khususnya di lansekap, ruang publik dan dokumen resmi pemerintahan. Bukan berarti anti bahasa asing, tetapi utamakan bahasa Indonesia. Seandainya bandara Kulonprogo masih menggunakan YIA [Yogyakarta International Airport] enggak masalah, tetapi harus ada bahasa Indonesinya lebih dahulu," ucapnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono dalam sambutan tertulisnya menyatakan konsolidasi daerah terkait bahasa ini harapannya tidak hanya menjadi agenda Kementerian, namun lebih luas lagi sebagai gerakan kebangsaan. Hal ini bisa menjadi gerakan untuk memperkuat berpikir dan berkomunikasi bangsa.

Sultan menambahkan, pengunaan Bahasa Indonesia yang baik bukan berarti menyingkirkan bahasa daerah atau bahasa asing, melainkan untuk untuk memastikan bahwa ada satu bahasa yang bisa menjaga kesepahaman bersama.

"Melalui konsolidasi ini saya berharap bisa tumbuh kesadaran baru bahwa pengawasan bahasa bukan kerja pengawas, tetapi kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat," katanya dalam sambutan dibacakan Kepala Disdikpora DIY Suhirman.

Kepala Balai Bahasa DIY Anang Santosa menambahkan pertemuan konsolidasi itu diikuti perwakilan dari pemerintahan lima kabupaten dan kota di DIY. Oleh karena itu ia optimistis upaya pengawasan akan bisa digelar secara bersama. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah di DIY dapat menguatkan predikat DIY sebagai provinsi dengan indeks pembangunan kebahasaan tertinggi di 2025. Selain itu DIY juga mendapatkan penghargaan Adibahasa 2025.

"Tentu kami di Balai Bahasa sangat bangga dengan capaian ini. Bukti bahwa pemerintah dan masyarakat DIY benar benar memahami pentingnya bahasa Indonesia bukan sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi menjadi identitas bangsa," ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara