Gunungkidul Ajukan 370 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis nasi goreng telur ceplok. - Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence/AI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, berharap Badan Gizi Nasional dapat memberlakukan kebijakan yang sama antar Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) berkaitan dengan dugaan kasus keracunan.
Pasalnya, ada satuan pelayanan yang masih beroperasi, meski ada kasus dugaan keracunan.
"Di Kapanewon Ponjong ada SPPG yang masih beroperasi, meski ada kasus dugaan keracunan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan," kata Endah kepada wartawan, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, dugaan kasus keracunan ini terjadi pada Selasa (28/10/2025). Kejadiannya bersamaan dengan adanya dugaan keracunan di Kapanewon Saptosari dengan jumlah sebanyak 695 penerima manfaat.
Adapun korban di Kapanewon Ponjong sekitar 121 penerima MBG yang mengalami gejala keracunan. Meski demikian, Endah mengakui kejadian di Ponjong tidak seberat peristiwa di Kapanewon Saptosari.
"Maka dari itu, kami berharap BGN harus adil. Kebijakan penutupan SPPG bukan karena viral, tetapi memang ada dugaan pelanggaran. Jadi, diberitakan atau tidak, kalau memang ada kasus, maka harus ditutup sementara," katanya.
Menurut Endah, sesuai dengan peraturan, apabila ditemukan dugaan kasus keracunan, maka SPPG akan ditutup selama dua minggu. "Harapannya semua dapat diperlakukan sama," katanya.
Ia menambahkan, untuk dugaan kasus keracunan di Kapanewon Ponjong, sudah dilakukan pengambilan sampel. Diperkirakan butuh waktu sekitar dua minggu guna mengetahui hasil sampel tersebut. "Sampel diambil untuk memastikan penyebab terjadinya keracunan," katanya.
Komandan Kodim 0730/GK, Letkol Inf Roni Hermawan, mengatakan, di akhir pekan lalu bersama dengan Bupati Gunungkidul melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG.
Adapun hasilnya, masih ditemukan adanya satuan pelayanan yang belum menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi di tempat pengolahan program makan bergizi gratis.
"Sanitasi hal yang mendasar dan harus dijaga kebersihannya," kata Roni.
Dalam sidak yang dilakukan, ia menemukan saluran pembuangan yang mampet, ventilasi terbuka tanpa pelindung. Di sisi lain, kawanan lalat juga masuk ke lokasi tempat memasak. "Bahkan ada yang sampai menimbulkan bau karena saluran pembuangannya mampet," katanya.
"Kepala dapur sangat memegang kunci dalam upaya menjaga kebersihan sanitasi. Jadi, harus dapat memastikan menu makanan yang disalurkan benar-benar aman dan tidak terpapar bakteri yang dapat membahayakan konsumennya," katanya.
Kendati demikian, sambung Roni, tidak semua SPPG bermasalah dengan kebersihan dan sanitasi. Pasalnya, sudah ada satuan pelayanan yang benar-benar menerapkan standar kebersihan dalam pengolahan makanan untuk disajikan kepada penerima manfaat.
"Kami siap mendampingi dan mengawasi secara berkala agar seluruh dapur benar-benar siap dan tidak lagi menimbulkan risiko terjadinya kejadian luar biasa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
AS kesulitan menutup jalur perdagangan darat Iran setelah Turkiye, Irak, dan Pakistan menolak permintaan Washington karena risiko ekonomi
Kapolri Suyudi Ario Seto memerintahkan penindakan calo dan pungli rekrutmen kerja serta meluncurkan program Poliran.
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
DPR menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP 120 anggota terkait pemakzulan Gibran.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.