MPR Terima Surat Presiden, Pembahasan Pengganti Wapres Digelar Sore Ini
MPR menerima surat Presiden Prabowo dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. PKB menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai cawapres.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
JOGJA—Anggaran mitigasi bencana yang berpotensi menyusut akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp753 miliar menjadi sorotan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
Mengatasi itu, ia mendorong keterlibatan pengusaha melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung mitigasi bencana di DIY. Upaya ini dinilai penting mengingat besarnya risiko bencana dan keterbatasan anggaran pemerintah.
“Harapan kami di pencegahan ini pengusaha juga ikut bergotong royong. Caranya bagaimana? Boleh bantu pelatihan, memfasilitasi pelatihan mitigasi gempa, atau peralatan penanggulangan bencana. Intinya masyarakat Jogja ini untuk gotong royong kedaruratan keren,” kata Eko, Senin (24/11/2025).
Menurut Eko, pengalaman masyarakat Jogja menghadapi gempa bumi tahun 2006 dan erupsi Merapi 2010 menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi, khususnya saat darurat. Namun, di bidang pencegahan bencana, keterlibatan sektor swasta masih terbatas sehingga perlu dorongan melalui CSR.
Selain memanfaatkan CSR, DPRD DIY memiliki strategi lain untuk mengantisipasi pemangkasan anggaran. Salah satunya, optimalisasi aset pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, ia juga mendorong kepatuhan wajib pajak di tengah kebijakan pemerintah daerah yang tidak menaikkan pajak.
“Kami mengapresiasi bupati/wali kota di DIY sepakat untuk tidak menaikkan PBB, khususnya di Kota Jogja. Begitu juga pajak kendaraan bermotor. Tapi bagi yang belum bayar, harap membayar, kalau tidak mampu bisa dilaporkan agar ada kompensasi atau diskon,” jelas Eko.
Eko juga membeberkan sektor yang paling besar mengalami pemangkasan, yakni belanja modal. Pemangkasan TKD dinilai banyak dilakukan melalui efisiensi, namun program-program kerakyatan tetap dijalankan.
Pihaknya juga telah mulai memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD DIY. Tahun ini, pengurangan tercatat sekitar Rp12 miliar, dan dana tersebut dialihkan untuk mendukung program kerakyatan.
“Ini kebijakan yang tidak mudah, tidak populer. Tapi kami harus ikat pinggangnya kencang banget,” ujar Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
MPR menerima surat Presiden Prabowo dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. PKB menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai cawapres.
Pustu Ngentakrejo, Kulon Progo, hanya beroperasi tiga hari sepekan. Lurah berharap ada dokter definitif agar pelayanan lebih optimal.
Hippindo memperkirakan transaksi ritel Nataru 2026/2027 tumbuh hingga 20% dengan mendorong belanja produk dalam negeri.
Ketua DPD Sultan Najamudin mengungkap pembahasan dengan Sufmi Dasco Ahmad dan menjelaskan sikap lembaga terkait dukungan anggota.
Toyota Avanza menabrak motor dan pajangan keramik di Jalan Godean, Sleman. Pengendara motor dan pemilik toko mengalami luka-luka.
Pemerintah meminta DKI Jakarta mengalihkan obligasi Rp5,6 triliun ke pinjaman PT SMI. Tito mengungkap alasan dan skema pembayarannya.