Pemkab Gunungkidul Incar Predikat Swasti Saba Lebih Tinggi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menargetkan peningkatan capaian dalam ajang penghargaan Swasti Saba pada tahun mendatang. Langkah ini ditempuh setelah pada 2025 daerah tersebut ditetapkan sebagai kabupaten/kota sehat kategori Swasti Saba Padapa oleh pemerintah pusat.

Swasti Saba merupakan penghargaan bagi kabupaten/kota yang mampu menciptakan lingkungan bersih, aman, dan sehat melalui penerapan sembilan tatanan, mulai dari kawasan permukiman, sekolah, pasar rakyat, transportasi, hingga pariwisata. Penghargaan ini terdiri atas tiga kategori, yakni Padapa, Wiwerda, dan Wistara.

Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Gunungkidul, Eska Nugrahini Murniati, mengatakan Gunungkidul sudah terlibat dalam program Kabupaten Sehat sejak 2009 dan bahkan empat kali meraih predikat Swasti Saba Wistara, terakhir pada 2019. Namun perubahan indikator sejak 2023 membuat proses penilaian semakin menantang.

“Semakin lama syaratnya tidak semakin mudah, tetapi justru semakin sulit. Kami tetap berkomitmen bersama untuk memenuhi seluruh indikator,” ujarnya, Rabu (3/11/2025).

Tahun ini, Gunungkidul meraih kategori Padapa. Eska menjelaskan salah satu indikator kunci adalah capaian Open Defecation Free (ODF). Untuk tingkat dasar, syarat minimalnya 70 persen, meningkat menjadi 81 persen untuk kategori Wiwerda, dan 90 persen untuk Wistara.

Selain itu, ada sembilan aspek penilaian yang harus terpenuhi secara agregat, meliputi kehidupan masyarakat sehat dan mandiri; permukiman dan fasilitas umum; pendidikan sehat; pasar sehat; perindustrian dan perkantoran sehat; pariwisata sehat; transportasi dan fasilitas; perlindungan sosial; serta ketahanan pangan.

“Jika salah satu dari sembilan tatanan nilainya turun, maka akan memengaruhi penilaian akhir meskipun delapan lainnya tinggi. Ke depan kami akan coba tingkatkan sehingga bisa mendapat penghargaan kategori yang lebih tinggi,” kata Eska.

Kepala Diskominfo Gunungkidul, Setiyo Hartanto, menambahkan capaian Swasti Saba Padapa bukan hasil kerja satu dua perangkat daerah. “Inisiator utama memang DLH, Dinas Kesehatan, dan Bappeda, tetapi seluruh OPD, lembaga, hingga masyarakat ikut terlibat. Ini kerja lintas sektor,” ujarnya.

Ia mengatakan proses evaluasi dilakukan ketat oleh tim penilai nasional. Pemerintah daerah selanjutnya menyusun berbagai persyaratan sebagai bukti pemenuhan indikator.

Setiyo menegaskan pentingnya komunikasi publik dalam menjelaskan manfaat penghargaan ini. Selain mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, penghargaan tersebut dapat memperkuat dukungan kebijakan serta membuka peluang stimulan program dari pemerintah pusat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.